Pada bulan Desember 2008, konflik baru mengguncang wilayah tersebut, yang dikenal sebagai Operasi Cast Lead atau Pembantaian Gaza, antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Hamas.
Perang berakhir pada 18 Januari 2009. Namun bentrokan Israel-Hamas terus berlanjut sejak saat itu.
Secara keseluruhan, sejak tahun 2005, Hamas dan Israel telah berperang sebanyak lima kali, yang terakhir pecaha pada 7 Oktober 2023.
Selama bertahun-tahun, Laut Gaza masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan karena Tel Aviv melarang dan mencegah eksplorasi dengan dalih kalau kekayaan gas alam akan digunakan oleh Hamas dan kelompok pemberontak Palestina lainnya dalam perjuangan mereka melawan Israel.
Pihak Barat Kehilangan Kesabaran
Negosiasi yang terhenti dengan pemerintah Israel, pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas dan perang Gaza tahun 2008 mengakibatkan BG menutup kantornya di Tel Aviv.
BG terus memegang sahamnya dalam eksplorasi lapangan tersebut tetapi tidak menunjukkan minat yang besar terhadapnya.
Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2015, pemerintah Palestina melanjutkan pembicaraan dengan BG untuk mencabut hak eksklusif yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut.
Setelah negosiasi, pihak Palestina, yang diwakili oleh Dana Investasi Palestina (PIF), mendapat 17,5 persen saham di hak ladang gas; Perusahaan Kontraktor Konsolidasi (CCC) memegang 27,5 persen.
Pada tanggal 8 April 2016, Shell mengakuisisi BG, dan berakhir dengan 55 persen saham di lapangan tersebut.
Tampaknya Shell tidak menganggap proyek tersebut menjanjikan, sehingga Shell melepaskan kepemilikannya pada tahun 2018, mengalihkannya ke pejabat Palestina sehingga memaksa mereka untuk mencari kontraktor internasional baru.
Untuk memajukan proyek ini, PIF mengambil 27,5% saham, CCC mempertahankan bagian yang sama, dan 45% diserahkan kepada perusahaan yang mau beroperasi untuk memulai eksplorasi dan ekstraksi yang telah lama dinantikan.
Pada bulan Februari 2021, PIF dan CCC menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Induk Gas Alam Mesir (EGAS) untuk mengembangkan ladang Laut Gaza di lepas pantai Jalur Gaza.
Proyek ini bertujuan untuk berkontribusi “memperkuat kemandirian nasional Palestina,” menurut nota kesepahaman (MOU) pada Februari 2021 yang ditandatangani oleh para pihak.
Pada akhir bulan November 2022, Washington Post menyebut kalau Otoritas Palestina, Mesir, Israel dan Hamas akan memulai proyek eksplorasi gas senilai $1,4 miliar di Laut Gaza.
Laporan menambahkan kalau proyek tersebut akan selesai pada bulan Februari 2023, sementara produksi gas dapat dimulai sebagai paling cepat pada bulan Maret 2024.
Pada Mei 2023, publikasi lain, Arab News, melaporkan kalau pemerintahan Benjamin Netanyahu sedang melakukan pembicaraan gas rahasia dengan Otoritas Palestina di bawah naungan AS.
Pada bulan Juni, Israel secara resmi memberikan persetujuan awal untuk pengembangan ladang gas di Jalur Gaza, namun menekankan bahwa hal itu memerlukan koordinasi keamanan dengan Otoritas Palestina dan negara tetangga Mesir.
Tidak Ingin Palestina Sejahtera
Hipotesis perang Israel-Hamas disebabkan oleh gas alam disangkal oleh Dr. Mamdouh G Salameh.
Ekonom minyak internasional dan pakar energi global itu mengatakan sangat tidak mungkin perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dipicu oleh kepentingan gas.
“Konflik Hamas-Israel baru-baru ini berawal dari Deklarasi Balfour Inggris yang menetapkan rumah asli bagi orang Yahudi di Palestina dan mengusir orang-orang asli dan sah dari rumah asal mereka,” kata Salameh kepada Sputnik.
“Sejauh yang saya tahu, cadangan gas yang ditemukan oleh perusahaan BG Inggris di lepas pantai Jalur Gaza diperkirakan ‘hanya’ mencapai 35 miliar meter kubik (bcm),” kata dia.
Saat ini Israel mempunyai 11 ladang gas yang cukup besar, termasuk Tamar, dan yang terbesar, Leviathan, diperkirakan memiliki 623 miliar meter kubik gas.
Mengingat hal itu, Gaza Marine, yang terletak di dekat Jalur Gaza, tidak memberikan banyak perbedaan bagi kepentingan energi Tel Aviv.
Sementara itu, ladang-ladang yang sudah ditemukan di lepas pantai Jalur Gaza – meskipun tidak sebesar yang diklaim oleh Israel – masih cukup besar untuk menopang perekonomian Gaza dan wilayah Palestina, menurut pakar tersebut.
