OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN
SAYA adalah salah satu korban kemacetan 13 Km jalan tol kemarin, sebagaimana diberitakan berbagai media, yang diciptakan demo buruh di Cibitung, Bekasi.
Dalam suasana kesal kemacetan, saya senang melihat papan pengumuman di atas jalan tol memberitahukan alasan kemacetan, yakni demo buruh. Senang karena perjuangan buruh menuntut upah dan hak-hak normatif mereka adalah perjuangan rakyat miskin Indonesia.
Prabowo Subianto telah mengatakan beberapa waktu lalu bahwa buruh jangan “mencekik” pengusaha, dengan menuntut upah. Juga, Menteri Ketenagakerjaan melegitimasi kenaikan upah buruh yang kecil, bahkan ada yang kurang dari 50 ribu perak saja.
Ini adalah gambaran buruh mungkin tidak punya kawan dalam jajaran elite bangsanya.
Situasi ini berbeda misalnya dengan di China. Hu Jintao, Sekjen Partai Komunis China, 2010, membela buruh (I. Wibowo, 2010). Dengan garang dia memaksa perusahaan-perusahaan asing yang ada menaikkan upah. Beberapa perusahaan asing menaikkan upah sebesar 25-30%.
Hu Jintao tentu berbeda dengan pemimpin bangsa ini, yang cuma memikirkan nasib sendiri dan keluarganya. Di China, setidaknya saat itu, pandangan Politik negara untuk kaum buruh menjadi landasan.
Sedang di sini, pemimpin bangsa adalah bagian dari 0,02% orang, penguasa rekening perbankan nasional (CNBC, 2/8/2023). Mereka adalah kaum kapitalis.
Relasi buruh dan kapitalis yang ditakutkan Prabowo memburuk jika menuntut upah tinggi adalah alasan sepihak. Semua kapitalis pasti membenci kenaikan upah buruh, dan juga pajak yang tinggi. Namun, di Indonesia, kapitalis seperti Prabowo maupun Jokowi menjadi kaya berbeda jalan dengan orang-orang kaya di eropa.
Di Indonesia, orang-orang kaya muncul berkembang dengan memanfaatkan akses kekuasaan. Dengan kekuasaan, atas nama negara dan UU yang dibuat, mereka mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam, akses keuangan, jaringan bisnis lokal dan internasional, dan lain-lain untuk menggandakan kekayaannya.
Bahkan, misalnya, tahun 1998, negara “dibangkrutkan” mereka, di mana negara menanggung utang-utang mereka sebesar Rp 600 triliun.
