MENURUT penilaian Ganjar penegakan hukum dan ” pembangunan ” hukum di tanah air, dibawah kepemimpinan Jokowi punya nilai 5 atau tidak naik kelas.
Hal penilaian oleh Ganjar ini tentunya amat tepat, bahkan menurut kacamata publik sektor penegakan hukum oleh Jokowi dibawah 5.
Secara politis Ganjar yang lebih senior di PDIP dibanding Jokowi, sang petugas partai, semestinya sejak lama Gabjar berlaku oposan kepada Jokowi melalui kritik dan protes keras, ketika apapun kebijakan nasional atau janji – janji Politik Jokowi yang menghibur rakyat Jawa Tengah, namun ternyata sekedar omdo atau pepesan kosong.
Mengingat kepantasan seorang kepala daerah memprotes kebijakan pemerintah pusat yang tidak support daerah – daerah, terlebih Jawa Tengah merupakan basis lama PDIP yang nota bene juga sebagai basis Ganjar.
Jika tidak telat sikap oposisi Ganjar yang juga eks anggota DPR RI dari PDIP tentu Ganjar tidak paling bawah di tingkat survey publik melalui berbagai media sosial atau tidak nomor tiga dibawah urutan Prabowo menurut survey TV one atau kesemua mayoritas survey yang cukup akurasi atau dipercaya beberapa kalangan kelompok di tanah air, yang menunjukan posisi Ganjar menjadi nomor terakhir dengan posisi 1 Anies, 2 Prabowo, dan 3 Ganjar.
Atau sekalian dirinya sebelum penetapan cawapres, agar kantong suara ” wong cilik tidak pecah batu ” Ganjar mendekati Jokowi dengan cara merayu Megawati dan para senioren lainnya di DPP. PDIP. agar Putra Jokowi Gibran RR. atau jika perlu Iriana Jokowi menjadi pasangan Cawapres-nya, maka Jokowi tidak akan berubah ” menjadi liar “, Jokowi tetap berada di bawah asuhan Megawati.
Namun saat ini nasi sudah menjadi bubur, Ganjar harus lebih keras mengkritik kebijakan Jokowi, sehingga dapat mengikuti putaran kedua pemilu Pilpres 2024 bersama pasangan AMIN (Anies Baswedan – Gus Imin ) walau tetap prediktif berada di posisi kedua.
Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
