NASIONAL
NASIONAL

Tanggapi Megawati, Nusron: Yang Menerapkan Perilaku Orba Siapa?

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi tuduhan perilaku ala Orde Baru yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal itu justru partai yang berkuasa saat ini, yang memiliki kursi terbanyak di DPR, dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi partai tertentu dan mengusung calon lain.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Pihak yang punya instrumen itu partai yang punya banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/11).

Berita Lainnya:
Buntut Gembong Narkoba Murtala Cs Kabur, Karutan Salemba Dinonaktifkan, DPR Bentuk Panja
ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Dia juga menjelaskan, sistem seperti Orde Baru hanya terjadi bila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan, itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina juga tidak ada yang dipenjarakan,” katanya.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Ditambahkan juga, perilaku Orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Misalnya, intelijen negara dipakai menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau walikota, agar memenangkan Paslon tertentu. Kedua, sistem Orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos, digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” rincinya.

Berita Lainnya:
Prabowo Harus Jaga Kepercayaan Publik dengan Sukseskan Program MBG

Nusron juga menyebut, ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka agar memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.

“Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” pungkas Nusron.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya