Ia menerangkan sistem seperti orde baru hanya terjadi jika adanya pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Sementara saat ini menurutnya kebebasan bicara masih punya tempat dan keleluasaan.
Hal ini menurutnya menandakan pemerintahan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) tetap demokratis.
“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” kata Nusron kepada wartawan pada Selasa (28/11/2023).
Menurut Nusron justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet.
Ia mengatakan perilaku orba mungkin terjadi jika instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lain.
“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya,” kata dia.
Dia kemudian menyinggung soal penggunaan instrumen negara seperti pada zaman orba.
Misalnya, lanjut dia, ada fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu.
“Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” kata dia
