BANDA ACEH -Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid melihat tidak ada tanda-tanda nyata kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Joko WIdodo mengarah pada praktek Orde Baru, seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jika benar pemerintahan Jokowi bak Orde Baru, Nusron menilai, mengkritik seperti yang dilakukan Megawati pasti sudah ditangkap.
Nusron menjelaskan, salah satu syarat Orde Baru bisa melakukan kesewenang wenangan adalah pemerintahan diisi oleh partai Politik yang sangat terbatas. Dulu, kata dia, parpol hanya tiga tapi sekarang ada 18 partai.
Selain itu ciri-ciri Orde Baru lainnya, ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara yang kritis terhadap pemerintah.
“Kalau Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan oleh bu Mega sudah ditangkap itu. Tapi hari ini yang terjadi enggak. Malah sebaliknya, orang yang terbukti menghina presiden aja dibiarkan dan enggak ada proses tangkap-tangkap itu,” ujar Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November.
Menurut anggota DPR itu, pemerintahan yang dibangun Jokowi sudah on the track sesuai dengan arus informasi. Nusron mengajak semua pihak untuk tidak mundur dari reformasi yang sudah dilalui bangsa Indonesia.
“On the track pada proses demokratisasi sesuai dengan semangat reformasi, yang komitmen demokratisasi itu sama-sama sudah kita lakukan dan kita langsung bersama dan tidak boleh berjalan ke belakang atau ditarik mundur,” katanya.
Politikus Golkar itu menegaskan, pihaknya sangat menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI sekaligus putri Proklamator, Soekarno. Dia menganggap, statement yang disampaikan Megawati adalah ungkapan kegelisahan sebagai orang tua juga kegelisahan sebagai partai pengusung yang berharap agar Jokowi dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu.
“Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik,” ucap Nusron.