“Menyikapi sikap masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya, kami tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali, jadi sebaiknya pihak UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya,” tegas Kabag Prokopim.
Hingga sampai dengan saat ini, pihak UNHCR yang dihubungi oleh Pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, terkait penanganan etnis Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, Pemerintah Kota Sabang tidak pernah menganggarkan atau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
“Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya.
Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali, karena melihat kondisi mereka yang membutuhkan makanan, minuman maupun pakaian, dan itupun dengan dibantu masyarakat sekitar juga,” terang Ady Akmal.
Kembali ditegaskan, dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, baik Pemerintah Kota Sabang dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka.
Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR.
Dalam kesempatan sebelumnya, Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi etnis Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.
“Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah,” jelasnya.
Kemudian, Faisal menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Satgas Penanganan Pengungsi Nasional dan pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di daerah, mengenai relokasi atau penempatan selanjutnya para pengungsi tersebut.
“Yang bisa kita lakukan adalah terus berkoordinasi, dari UNHCR sendiri kita berkoordinasi dengan internal kita, di nasional dengan Satgas Penanganan Pengungsi Nasional. Untuk kemudian mencari satu alternatif tempat yang bisa ditunjuk oleh pemerintah agar bisa kita lakukan penanganan yang lebih efektif,” tambahnya.
