BANDA ACEH – Warga Sabang bentrok hingga dorong-dorongan dengan polisi di Dermaga CT-1, BPKS Sabang, Aceh, Rabu (6/12/2023) sore.
Aksi dorong-dorongan tersebut diduga gegara pengungsi Rohingya.
Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat mengadang massa yang berusaha menerobos barikade pihak keamanan.
“Woy, woy. Ribut, ribut ini,” teriak warga dan netizen yang merekam aksi tersebut sebagaimana dikutip dari Instagram @berita_aceh, Rabu malam.
Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial.
“Pemerintah harus segera ambil sikap,” tulis salah seorang warganet di kolom komentar.
“Kan, akhirnya jadi keributan,” komen warganet lainnya.
“Inilah yang ditakutkan, akhirnya terjadi. Masyarakat orang Aceh dan polisinya juga orang Aceh. Terjadi keributan sesama saudara gara-gara orang asing,” timpal warganet lain.
Hingga tulisan ini ditayang, Serambinews.com masih berupaya mengonfirmasi sejumlah pihak terkait.
Pengungsi Rohingya Terang-terangan Ngaku Ingin Tinggal di Indonesia
Sementara dalam video viral lainnya, pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengakui ingin tinggal di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, pada Sabtu (2/12/2023).
“Insya Allah kami akan tinggal di sini,” kata Deli Warsa salah seorang mengungsi dikutip dari TikTok @hotlisimanjuntak, Rabu (6/12/2023).
Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox’s Bazar, Bangladesh.
Beberapa kabupaten/kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Sabang.
Terus suarakan penolakan
Masyarakat Kota Sabang terus melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan etnis Rohingya.
Seperti diketahui, setelah berlabuh di pesisir Pantai Ie Meulee, Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dini hari menggunakan perahu kayu, para pengungsi tersebut sempat bermalam di Gampong Balohan, namun ditolak masyarakat setempat.
Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi Forkopimda Kota Sabang bersama para pemangku kepentingan di Kota Sabang, disepakati bahwa para pengungsi tersebut untuk sementara ditempatkan di Dermaga CT-1 BPKS.
Namun masyarakat Gampong Kuta Barat juga menolak kehadiran pengungsi yang ditempatkan di dalam lingkungan Dermaga CT-1 BPKS.
Pantauan Serambinews.com, terjadi keributan dan aksi saling dorong mendorong warga dan pihak keamanan di Dermaga CT-1 BPKS Sabang, Rabu (6/12/2023) sore ini.
Keributan terjadi karena warga menuntut agar para pengungsi Rohingya itu segera dipindahkan dari Sabang.
“Dari tadi siang kami menuntut agar para Rohingya itu segera dipindahkan dari Sabang, namun hingga sore ini Rohingya yang meresahkan ini tidak kunjung dipindahkan,” kata seorang warga saat melakukan aksi penolakan di depan Dermaga CT-1 BPKS Sabang.
Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga gampong kuta barat sempat ramai, akan tetapi dapat dihentikan dengan aman dan damai oleh pihak keamanan.
Sementara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan.
Hal tersebut disebabkan adanya penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang pasca kedatangan pengungsi Rohingya gelombang kedua 139 orang pada 1 Desember 2023 lalu pukul 02.30 WIB dini hari di Pantai Tapak Gajah, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling Barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang.
Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu gampong (Desa) ke gampong lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Sabang, Ady Akmal Shiddiq, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini ditempatkan di kawasan Pelabuhan CT-1 BPKS.
“Menyikapi sikap masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya, kami tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali, jadi sebaiknya pihak UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya,” tegas Kabag Prokopim.
Hingga sampai dengan saat ini, pihak UNHCR yang dihubungi oleh Pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, terkait penanganan etnis Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, Pemerintah Kota Sabang tidak pernah menganggarkan atau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
“Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya.
Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali, karena melihat kondisi mereka yang membutuhkan makanan, minuman maupun pakaian, dan itupun dengan dibantu masyarakat sekitar juga,” terang Ady Akmal.
Kembali ditegaskan, dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, baik Pemerintah Kota Sabang dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka.
Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR.
Dalam kesempatan sebelumnya, Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi etnis Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.
“Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah,” jelasnya.
Kemudian, Faisal menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Satgas Penanganan Pengungsi Nasional dan pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di daerah, mengenai relokasi atau penempatan selanjutnya para pengungsi tersebut.
“Yang bisa kita lakukan adalah terus berkoordinasi, dari UNHCR sendiri kita berkoordinasi dengan internal kita, di nasional dengan Satgas Penanganan Pengungsi Nasional. Untuk kemudian mencari satu alternatif tempat yang bisa ditunjuk oleh pemerintah agar bisa kita lakukan penanganan yang lebih efektif,” tambahnya.