BANDA ACEH – Pernyataan Ade Armando yang menyebut Yogyakarta menerapkan Politik dinasti tuai polemik.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan sikapnya terkait dengan pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando.
Bahkan Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo turut merespon pernyataan Ade Armando itu.
Laki-laki yang akrab disapa Mas Marrel ini mengutarakan sudut pandangnya atas kegaduhan yang dibuat oleh Ade Armando.
Menurut Marrel jika latar belakang Ade Armando ingin mengkritisi mahasiswa, semestinya tidak perlu menyinggung keberadaan Yogyakarta yang secara konstitusi sudah dinyatakan sebagai daerah istimewa dan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernurnya.
“Mahasiswa harusnya dirangkul. Kalau ingin mengkritisi mahasiswa silakan dialog,” kata Marrel saat ditemui, Rabu (6/12/2023).
Marrel tidak mempersoalkan apakah pernyataan Ade Armando merupakan pesanan dari kubu partai politik tertentu, namun ia berpesan Yogyakarta jangan dibuat gaduh.
“Mau itu settingan atau enggak, Jogja jangan dibuat gaduh. Jogja istimewa karena semua masyarakatnya dan sejarahnya,” tegas Marrel.
Terkait pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta, Marrel menegaskan bahwasanya masyarakat Yogyakarta yang menghendaki Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dengan disahkan secara konstitusi.
Bahkan Marrel menceritakan pada 2007 silam Ngarsa Dalem tidak bersedia lagi menjadi Gubernur.
“Dulu Ngarsa Dalem gak bersedia lagi menjadi Gubernur 2007. Itu beliau sempat menyampaikan tidak berkenan lagi maju Gubernur. Ya, sudah monggo rakyat gimana. Kemudian yang masyarakat menghendaki,” jelas Marrel.
Marrel memiliki sudut pandang Yogyakarta menjadi back stage para elit politik yang memiliki ambisi politik tertentu.
Ia pun mengajak masyarakat Yogyakarta untuk tetap nyawiji (bersatu) agar tidak timbul perpecahan akibat dinamika politik yang semakin memanas.
“Mereka (warga Jogja) militan kalau gak disikut, ya santai saja,” terang Marrel.
Awal mula polemik muncul
Diketahui, pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando terkait politik dinasti menimbulkan polemik.
Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.
Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan ‘republik rasa dinasti.’
“Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023)
Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.
Dia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.
“Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” sambung Ade.
Ade Armando berikan klarifikasi
Pasca pernyataannya menimbulkan kontroversi, Ade Armando pun meminta maaf lewat video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.
“Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” tuturnya dalam video itu.
Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta bakal digeruduk.
Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.
“Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya,” jelasnya.
