NASIONAL
NASIONAL

Tak Perlu Campur Tangan Presiden, Foke Terpilih jadi Gubernur Lewat Pilkada

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Badan Musyawarah (Bamus) Betawi secara tegas menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden atas rekomendasi DPRD. Usulan itu sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) inisiatif DPR RI beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menyebutkan bahwa putra daerah asal Jakarta pernah menjadi Gubernur Jakarta tanpa harus mendapat keistimewaan ditunjuk Presiden RI. Putra berdarah Betawi itu adalah Fauzi Bowo alias Foke yang menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2013-2018 lewat Pilkada.

Berita Lainnya:
Jerit Hati Guru Supriyani Dipaksa Bayar Uang Damai: Kenapa Harus Membayar, Saya Kan Tidak Bersalah
ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Dalam kompetisi Pilkada DKI, orang Betawi pernah terpilih kok, namanya Fauzi Bowo yang saat itu berkompetisi dan alhamdulillah menang,” kata Riano dikutip Sabtu (9/12).

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Hal itu dikatakan Riano untuk menanggapi usulan dari koleganya Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin atau Haji Oding dalam RUU DKJ. Haji Oding mengusulkan hal itu agar putra daerah bisa dipilih menjadi pemimpin Jakarta di masa mendatang.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Menurut Riano, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi sistem demokrasi yang sudah dianut negara. Sebagai masyarakat lokal, tentu kaum Betawi berkeinginan putra terbaiknya menjadi seorang pemimpin, tapi melalui jalur kompetisi.

Berita Lainnya:
Viral Lomba Mirip-miripan Nicholas Saputra, Pemenang Bawa Pulang Rp500 Ribu
ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

“Alhamdulillah orang Betawi berkompetisi dan pernah terpilih menjadi Gubernur DKI. Oke kita mempunyai keistimewaan sebagai masyarakat lokal tapi jangan mengabaikan demokrasi yang ada,” kata Riano.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Jadi, semua masyarakat kalau minta privilese semua gimana gitu? Nah ini kan juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam membahas undang-undang,” kata anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2022 ini.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya