BANDA ACEH – Eksponen Aktivis sekaligus Wartawan Senior, Jus Soema Di Pradja menyebut bahwa demokrasi di Indonesia sudah tidak ada, begitu pula dengan tradisinya. Mulanya ia bercerita mengenai demokrasi di era kepemimpinan Presiden Soekarno.
“Di situ lah kita lihat (kepemimpinan yang) otoriter (dari) Soekarno, dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Artinya dia sebagai seorang tokoh, enggak paham apa itu demokrasi,” tegas Jus secara virtual dalam diskusi Para Syndicate bertajuk ‘Ilusi Pemilu dan Demokrasi: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi’, Jumat (15/12/2023).
Ia juga menyatakan, hal yang sama terjadi pada era kepemimpinan Soeharto yang menggunakan kata-kata demokrasi Pancasila. Namun, menurutnya demokrasi tersebut hanya hiasan di bibir, tidak dilakukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi Soeharto.
“Jadi bangsa ini demokrasi itu dijadikan slogan. Lebih hancur lagi setelah reformasi. Mungkin bisa dikatakan demokrasi agak baik itu di era Gus Dur. Mega agak lumayan lah. Kalau yang ini hancur lebur, kita mau bicara demokrasi apa?,” ujarnya.
Jus menegaskan bahwa seorang presiden seharusnya menjadi milik rakyat.
“Kalian aktivis bisa melihat ada iklan di televisi ‘PSI menang’, siapa itu yang ngomong? Presiden RI. Mana ada seorang presiden memihak satu partai, mau bicara demokrasi, enggak ngerti dia demokrasi. Dia itu adalah seorang pemimpin yang otoriter norak,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sosok putra Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka yang seringkali dalam pidatonya mendapat kritikan.
“Seorang anak kecil yang namanya Gibran, bisa dilihat pidato-pidatonya, asam sulfat lah, diminta orang untuk berbicara ‘apa lagi yang saya bicarakan’ sehingga MC nya bilang kok jauh-jauh dari Solo hanya sebegitu saja,” ucap Jus.
“Karena bapaknya tidak ngerti apa itu demokrasi, dia pakai lah pamannya di MK. Jadi demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 1998, dirusak oleh orang yang namanya Jokowi,” pungkasnya.
