Kembali kepada urusan “Political Ethics” dan “Ndasmu Ethics”, bangsa ini perlu merenung ulang standar moral kita dalam mengurus negara. Hasto PDIP, misalnya, yang terganggu dengan keputusan MK terkait Gibran, yang dianggapnya merusak tatanan bernegara, seharusnya melakukan refleksi kenapa jauh-jauh hari PDIP tidak mempermasalahkan pamannya Gibran menjadi ketua MK? Bukankah sudah diketahui sejak awal bahwa ada persoalan etik yang muncul ketika ketua lembaga negara dan presiden mempunyai hubungan saudara ipar?
Soal MK hanyalah sebagian kecil soal etik yang ada dalam kekuasaan Jokowi. Urusan “Governance” dalam penunjukan jabatan publik seringkali dipertanyakan selama ini. Bahkan, penunjukan seorang menteri terjadi pada saat menteri tersebut diduga terkait dalam pemeriksaan kejaksaan agung soal korupsi BTS, misalnya. Saat ini persoalan etik semakin meningkat lagi dengan isu “fairness” dalam pemilu. PPATK merilis ada triliunan uang ilegal masuk untuk pemilu tanpa pertanggung jawaban. Etika apa yang mau ditampilkan pemenangan yang curang? Inilah situasi dan fakta kerusakan etik berat dalam bernegara, akhirnya harus diakui sebagai persoalan bersama.
Kenapa persoalan bersama? Kenapa tanggungjawab bersama? Sebab, mayoritas elit politik hanya “tutup mata” selama ini, dan dijadikan “bargaining” politik “dagang sapi” diantara mereka. Jadi, sesungguhnya mereka membentuk kartel untuk menikmati kekuasaan sekedar beredar diantara mereka saja. Mau sampai kapan?
Selanjutnya, terkait isu “Ndasmu Etik”, dapat ditafsirkan bahwa Prabowo memang tidak ingin merubah realitas politik busuk yang ada. Ini sungguh berbahaya. Seharusnya, meski argumentasi Prabowo bahwa ini situasi busuk di luar kekuasaan dirinya, namun kita butuh pemimpin ke depan yang sungguh berniat untuk memperbaiki negara dan bangsa ini. Seorang pemimpin harus berjanji bahwa kelak dia akan memperbaiki moralitas politik alias etik paska rezim Jokowi. Bukan malah diam atau meneruskannya. Untuk itu, Prabowo sendiri perlu merespon soal ini.
Penutup
Politik di Indonesia adalah politik tanpa etik. Etika politik merupakan standar moral kolektif. Selama ini kehidupan bernegara memang lebih dikendalikan hawa nafsu berkuasa dan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan segelintir orang. Di sinilah letaknya persoalan etika politik kita.
Etika politik yang mengejek “endasmu etik” seharusnya tidak terjadi. Sebab, meskipun soal etika politik menjadi tanggung jawab bersama, namun seorang pemimpin harus memastikan bahwa kepemimpinannya ke depan akan merubah standar moral busuk yang ada, bukan mendiamkan atau mau meneruskan. Jadi, di sini masalah Prabowo dalam melihat isu yang dimunculkan Anies dalam debat. Harusnya Prabowo mengapresiasi isu ini, bukan mengolok-olok.
Siapapun yang memimpin bangsa kita ke depan harus memastikan etika politik harus berubah. Negara harus mempunyai standar moral yang baik dalam mengarahkan berbagai kebijakan nasional ke depan.
**Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
