BANDA ACEH – Pakar Politik Ikrar Nusa Bhakti memandang kekecewaan Presiden Joko WIdodo terhadap Debat ketiga Pilpres 2024 untuk menutupi ketidakmampuannya mengarahkan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.Arahan yang dimaksud Ikrar yakni terkait dengan kebijakan pertahanan apa yang harus dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi TPN Ganjar-Mahfud dengan topik Menakar Pembaruan Alutsista dan Hubungan Internasional: Geopolitik Terkini dan Daulat Industri Pertahanan Dalam Negeri di Media Center TPN Ganjar-Mahfud Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (9/1/2024).
“Pernyataan kekecewaan presiden itu ya, itu hanya untuk menutupi bahwa dia sendiri sebagai presiden tidak mampu mengarahkan kepada Menhan mengenai kebijakan-kebijakan pertahanan apa yang harus dilaksanakan,” kata Ikrar.
Selain itu, ia pun mengutip poling yang menyatakan rakyat kecewa dengan performa Prabowo karena dianggap tidak menguasai soal pertahanan.
Ia pun meragukan kemampuan Prabowo untuk memahami kebutuhan personel TNI baik di matta darat, laut, maupun udara.
Selain itu menurutnya, apa yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal penguasaan lahan Prabowo dan kesejahteraan personel TNI sama dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi saat debat Pilpres pada Pilpres 2019.
“Dulu waktu zaman SBY itu kok bisa kenaikan gajinya bisa sampai sekian persen dan berapa kali terjadi. Sekarang kok enggak? Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini sah, kenapa?” kata dia.
“Karena dulu ada itu orang-orang jenderal itu yang mengatakan ke saya ‘Mas Ikrar, prajurit itu kalau habis jaga di rumahnya perwira tinggi TNI dan kemudian dia pulang ke rumah, itu benar-benar seperti bumi dengan langit. Dia melihat misalnya beberapa rumah perwira TNI itu sudah benar-benar seperti istana, pas dia pulang kayak gubuk”,” sambung dia.
Ia pun meminta para elit yang memiliki jabatan-jabatan penting di negara untuk membuka mata perihal apa yang dirasakan rakyat kecil.
Menyinggung gerakan Ratu Adil, Ikrar memandang gerakan tersebut bukanlah untuk mencari sosok pemimpin yang bisa menjadi Ratu Adil.
“Tapi bagaimana yang namanya penguasa itu punya hati nurani nggak melihat ketidakseimbangan atau kemiskinan yang masih terus terjadi dari era sebelum kemerdekaan sampai detik ini. Jadi itulah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu apakah kemudian Presiden Jokowi itu menyadarinya, dan juga kemudian apakah Prabowo itu juga menyadarinya?” tanya dia.
“Sehingga kemudian yang namanya prajurit itu kesejahteraannya yang terkait dengan perut terjamin, yang terkait dengan sandang itu juga terjamin, dan yang juga terkait dengan papan itu juga terjamin,” sambung dia.
