BANDA ACEH -Kubu Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin menunjukkan sisi-sisi kepemimpinan otoritarianisme.
Indikasi itu terlihat dari cara pendukung Prabowo-Gibran yang mengadukan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu buntut tidak terima dari Debat capres Minggu lalu (7/1).
“Kalau hanya karena debat saja dilaporkan apalagi nanti kalau berkuasa. Jadi, terlepas ke Bawaslu laporannya, tetapi menunjukkan bahwa benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPD Yogyakarta, Sabtu (13/1).
Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, debat capres merupakan instrumen demokrasi untuk menyampaikan gagasan yang baik. Namun sayangnya, kubu Prabowo-Gibran yang kalah debat justru melaporkan lawan debatnya.
“Tema debat yang seharusnya beliau unggul lalu mengadukan Pak Anies melakukan gugatan terhadap Pak Anies ini, kan, suatu pengingkaran terhadap demokrasi,” ujar Hasto.
“Debat, ya, debat. Kalah debat tidak usah saling mengadukan apalagi dengan berbagai sentimen menyerang pribadi,” imbuhnya.
Lagipula, kata Hasto, debat capres bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan Politik luar negeri pada akhir pekan kemarin tidak ada tendensi menyerang personal apalagi membuka rahasia negara.
“Ini tidak serang pribadi karena rakyat harus tahu dan apa yang disampaikan itu bukan rahasia negara. Itu untuk mengukur bagaimana seorang pemimpin memahami hal luar terkait dengan geopolitik, hubungan luar negeri terkait dengan pertahanan, keamanan sesuatu yang harus dipahami,” beber Hasto.
“Jadi, jangan disalahkan karena kalah debat emosional kemudian melakukan gugatan,” tegas Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini.
Berkenaan dengan itu, Hasto menyebut, ketika ada perasaan intimidasi dan ada penggunaan kekuasaan negara secara telanjang, maka hal tersebut akhirnya membangkitkan hubungan emosional antara kubu Ganjar-Mahfud dengan Anies-Muhaimin Iskandar.
Pasangan capres nomor urut 1 dan 3 di Pilpres 2024 ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin menempatkan demokrasi di tangan rakyat.
“Agar kecurangan untuk memperpanjang kekuasaan dengan langsung atau tidak langsung itu tidak terjadi, terlebih ini tidak terlepas dari karakter Pak Prabowo yang emosional yang sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti ndasmu, kemudian goblok, tolol. Pernyataan yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh calon pemimpin,” ungkap Hasto.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menerima laporan aduan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) yang melaporkan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan.
Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan 340 ribu hektare miliki Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, laporan tersebut masih dalam tahap proses penerimaan berkas. Bagja memastikan, Bawaslu bakal menelusuri mendalami laporan tersebut.
“Masih dalam proses, baru diterima. Kita kan tidak bisa langsung komentar sekarang, kita lihat juga tatib ataupun ketentuan dalam debat kemarin,” kata Bagja dalam keterangan persnya, Kamis (11/1).