BANDA ACEH – Kritikus Politik Faizal Assegaf mengklaim kalau isu pemakzulan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) bukan muncul dari rakyat, tapi dari lingkaran kekuasaan Jokowi.Hal itu, kata dia, terkuak dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan perwakilan Petisi 100. Dirinya mengklaim pertemuan itu adalah bukti kalau Mahfud dan rakyat gerah dengan Jokowi dan keluarga. Adapun hal ini diucap Faizal dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.
“Dia membuka pintu bertemu tokoh-tokoh oposisi, diberikan secara terhormat ruangnya, kemudian dia menanyakan hal-hal yang subtansif, kemudian muncul di forum, itu ada semacam kesepemahaman petisi 100 dengan Pak Mahfud bahwa untuk mencegah pemilu ada solusi konstitusi yaitu memakzulkan presiden,” kata dia seperti dikutip, Minggu 14 Januari 2024.
Menurutnya, Mahfud selaku Menkopolhukam sudah melampaui DPR karena mendatangi forum yang fokus membahas untuk mengevaluasi hingga memakzulkan Jokowi. Sebagai pembantu utama presiden, Mahfud harusnya menjaga marwah dan harga diri presiden.
“Jadi, peristiwa datang ke kantor yang strategis, pembicaraan yang sangat sensitif, melibatkan dua elemen yang berbeda kan, penguasa dan opisisi. Ini sudah satu kudeta secara moral, sudah menampar-nampar Jokowi seperti begitu. Bahwa bukan hanya rakyat yang cemas soal kecurangan pemilu, soal keresahan ini, tapi seorang Menkopolhukam pun sudah membuka hati, membuka nurani untuk menampung aspirasi rakyat, memperbincangkan bahwa memang ada jalan konstitusi untuk mengevaluasi kekuasaan Jokowi,” katanya.
Menurut Faizal, apa yang dilakukan Mahfud itu secara langsung sudah menampar Jokowi. Dia menegaskan kembali sebagai pembantu presiden di bidang politik, Mahfud mestinya menjaga kehormatan presiden bukan justru terbalik.
“Oleh karena itu, Pak Mahfud menjelaskan cara pemakzulan dan mengatakan terus-menerus oleh media bahwa memang ada suara-suara yang menghendaki Jokowi dilengserkan dan itu adalah hak rakyat. Bahkan lebih jauh Pak Mahfud mengatakan kalau rakyat mau melakukan people power, revolusi itu kan kehendak rakyat,” ucapnya.
“Satu ucapan yang menurut saya tidak pernah keluar selama hampir sembilan tahun Jokowi berkuasa, belum ada pembantu utama di level Menkopolhukam mengurai sesuatu yang mengancam kekuasaan Jokowi dan hari ini kan kita liat bergulir memasuki orbit pemikiran semua pengambil keputusan strategis. Bahkan, Mbak Puan selaku ketua DPR mempersilakan elemen rakyat untuk mengambil hak mereka menyalurkan isu pemakzulan ke DPR,” katanya menjelaskan.