BANDA ACEH – Pelanggaran pemilu, ketidaknetralan ASN dan politisasi bansos merupakan hasrat menang sekaligus takut kalah.Hal itu disampaikan pakar ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menanggapi berbagai manuver di Pilpres 2024.
Salah satu yang cukup disorot adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, kubu PDIP melalui berbagai pernyataan akan membuka komunikasi dengan kubu 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Ini simbol bahwa 02 semakin ketakutan, semakin khawatir kalau mereka kalah. Karena memang ketidakmampuan prestasi yang ditunjukkan,” kata Ridho, Jumat 19 Januari 2024.
Menurutnya, sejak kampanye dimulai, paslon 02 sudah menggunakan struktur birokrasi untuk menggerakkan pemenangan mereka.
Hal itu sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan sekaligus keterlibatan Jokowi yang sangat mendalam untuk memenangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka.
“Inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah gerakan pengusulan pemakzulan presiden, karena memang Jokowi sudah agak keras keterlaluan. Itu yang kemudian wajar,” kata dia.
Ridho juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang seolah lumpuh dan membuat timses paslon bersuara keras.
“Memang harus kita kritisi. Karena kalau enggak mereka semakin tidak becus kerjanya. Jadi, wajar ketika TPN Ganjar-Mahfud maupun Timnas Amin berteriak soal kecurangan pemilu di berbagai daerah,” tegasnya.
Dengan berbagai manuver yang dilakukan kubu 02, Ridho menilai bahwa pemilu sudah tidak lagi menjalankan azas jurdil.
Ridho menilai paslon 02 kalah dalam hal positif dibandingkan paslon lain.
Prabowo berulang kali kalah dalam pilpres dan dinilai tidak banyak berbuat selama menjadi Menhan.
Sedangkan Gibran dinilai sebagai buah dari pelanggaran etik.
“Dalam banyak kesempatan, terutama Debat capres, tidak ada yang bisa diandalkan konsep-konsepnya. Malah joget-joget, politik santuy dan lain sebagainya,” kata dia.
Karena itu, Ridho menyeru masyarakat turut mengambil sikap dan mengawal jalannya Pemilu dan Pilpres 2024 dan berani melawan berbagai bentuk kecurangan.
Sebab menurut Ridho, di berbagai daerah, indkasi pemanfaatan struktur birokrasi oleh paslon 02 terlihat cukup jelas.
“Termasuk presidennya yang benar-benar memanfaatkan, mempolitisasi sumber daya dan program-program pemerintah,” pungkasnya.***
