BANDA ACEH – Memasuki musim pemilu, situasi Politik Indonesia terus menjadi sorotan berbagai media asing. New York Times, surat kabar asal Amerika Serikat menyoroti calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait demokrasi.
Pada artikel berjudul ‘Why This Presidential Front-Runner Is Stirring Fears of the ‘Death of Democracy‘, New York Times (NYT) menyebutkan pandangan dari sejumlah kritikus terkait pencalonan Prabowo Subianto dalam Pilpres RI 2024 dan ancaman terhadap demokrasi di Indonesia apabila Prabowo menang dalam Pemilu.
Direktur Institut Demokrasi dan Perdamaian Setara menyebutkan apabila Prabowo terpilih, maka demokrasi di Indonesia akan mati.
“Yang akan terjadi adalah matinya demokrasi,” kata Hendardi mengutip dari NYT, Selasa (23/1/2024).
Dalam artikelnya, NYT memaparkan dugaan terhadap keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1998.
Ia juga dituduh melakukan kekejaman selama pendudukan militer yang kejam di Timor Timur.
“Meski begitu, Prabowo Subianto telah menghabiskan dua dekade terakhir mencoba politik demokratis, menampilkan kepribadian yang berbeda dalam berbagai upaya untuk menjadi pemimpin Indonesia,” tulis NYT.
Menurutnya, kemunculan Prabowo dengan bantuan calon wakil presiden yang merupakan putra dari presiden yang akan segera pensiun Joko WIdodo, telah membuat khawatir jutaan masyarakat Indonesia yang masih mengingat pemerintahan brutal dan kleptokratis Suharto, mantan bos dan ayah mertua Prabowo.
Dalam perjalanan kampanyenya, Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, bak menepis kekhawatiran masayarakat mengenai rekam jejaknya.
Kini, sebulan sebelum pemilu hampir setiap jajak pendapat menunjukkan bahwa Prabowo, memimpin pada putaran pertama pemungutan suara.
“Kami sudah lama menentang Prabowo. Dan dengan kekuatan kami yang terbatas, kami masih bisa mencegahnya untuk maju. Tapi sekarang dia telah mendapatkan dukungan ini,” ucap Hendardi dirangkum dari NYT.
NYT menyebutkan, Prabowo adalah simbol 32 tahun pemerintahan Suharto bagi banyak orang Indonesia.
Setelah penggulingan Suharto pada tahun 1998, ia diberhentikan dari militer Indonesia setelah angkatan bersenjata mengetahui bahwa ia terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi.
Sejumlah aktivis hingga kini masih hilang dan dikhawatirkan telah meninggal dunia.
NYT juga menyoroti Prabowo yang kebal terhadap hukum karena tak pernah dipidana meski memiliki rekam jejak soal hak asasi manusia yang sangat banyak.
Akibat aksinya tersebut, Amerika Serikat bahkan melarangnya memasuki negara tersebut selama bertahun-tahun.
“Pada tahun 2014, saat maju dalam pencalonan presiden pertamanya ia menampilkan dirinya sebagai orang kuat di bidang militer, meneriakkan pidato-pidato nasionalis, namun kalah dari Joko Widodo. Lima tahun kemudian, Ia kembali mencalonkan diri dengan menunjukkan citranya sebagai seorang Muslim yang taat dan mengandalkan omongan komunal, sambil menuduh Jokowi diam-diam menjadi “Kristen Tionghoa”,” lanjutnya.
Prabowo yang kembali gagal kemudian mengklaim bahwa dia adalah korban kecurangan pemilu dan mengumpulkan kelompok Islam garis keras untuk memprotes hasil demonstrasi jalanan yang penuh kekerasan.
Dalam kampanye kali ini, Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka, putra dari presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Ia kemudian mencoba menghilangkan reputasinya sebagai orang yang mudah marah dengan menggambarkan dirinya sebagai seorang kakek yang gemoy, atau imut, yang menari di rapat umum.
Mengutip NYT, Wakil Ketua Dewan Penasehat tim kampanye Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, yang dulunya menjadi kritikus keras terhadap Prabowo bahkan mengatakan calon presiden tersebut telah banyak belajar setelah dikelilingi pendukung Jokowi sebelumnya.
“Dia tidak lagi bertugas di militer, jadi dia harus berperan sebagai politisi sipil – mudah dijangkau, mudah diakses, dan lebih ramah,” kata Budiman, yang merupakan tahanan politik di bawah rezim Suharto.
“Perubahan ini mendapat perhatian di kalangan generasi muda Indonesia, yang merupakan kelompok pemilih terbesar di negara ini. Orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun tidak tumbuh besar di bawah pemerintahan Suharto, dan banyak dari mereka yang hanya mengetahui sedikit tentang kengerian rezim Suharto karena hal-hal tersebut tidak tercakup dalam buku-buku pelajaran di negara ini,” tutup NYT.
