NASIONAL
NASIONAL

Aksi Iriana Jokowi Acungkan 2 Jari Dinilai KPU Tak Masalah, Kubu Ganjar-Anies Beri Reaksi Berbeda

image_pdfimage_print

Jokowi-dan-iriana-danpose-2-jari.jpg” width=”640″/>BANDA ACEH  – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) buka suara mengenai aksi Ibu Negara, Iriana Jokowi, mengacungkan dua jari saat berada di dalam mobil presiden ketika berkunjung ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, menilai aksi Iriana tersebut tidak masalah.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Pasalnya, menurut Hasyim, ibu negara bukanlah suatu jabatan.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

“Tak ada (masalah), ibu negara kan bukan jabatan,” ujar Hasyim saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara, juga ibu negara, agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu mana pun.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam Pemilu 2024.

“Seyogianya bukan hanya Presiden Jokowi, tetapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai kepala desa, ya menghormati asas netralitas itu.”

“Publik menginginkan yang jurdil dan imparsial dan para pejabat tidak memihak.”

“Jadi menurut saya semua harus menahan diri,” ungkap Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis.

Berita Lainnya:
Beli Mesin dari Thailand, Operator Judi Online di Depok Beberkan Cara Licik Bandar: Jangan Percaya

“Saya tidak melihat itu (video Iriana acungkan dua jari). Kalau benar, ya Ibu Iriana kan Ibu Negara, jadi seharusnya juga terikat dengan asas netralitas itu,” lanjutnya.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan.

Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan dua jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara.

“Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan.”

“Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara. Memalukan,” kata Cak Imin di pusat budidaya ikan air tawar di Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis.

Reaksi Santai Jokowi dan Gibran

Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan putra sulungnya yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi santai aksi Iriana yang menjadi sorotan.

“Ya kan menyenangkan. Menyenangkan,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halimperdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski demikian, Jokowi tidak menjelaskan lebih rinci maksudnya tersebut.

Ia hanya mengatakan sangat menyenangkan bertemu masyarakat.

“Ya engga tahu, menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan,” kata Jokowi.

Sementara itu, Gibran menganggap apa yang dilakukan sang ibu adalah hal biasa.

Ia juga tak berbicara lebih jauh saat ditanya komentarnya mengenai aksi Iriana.

Berita Lainnya:
Tangis Murid Sambut Supriyani yang Kembali ke Sekolah, Diberi Surat Bertuliskan 'Kita Semua Kangen'

“Hal biasa,” ujar Gibran singkat saat ditemui di kantornya di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, dikutip dari TribunSolo.com.

Diketahui, video Iriana mengacungkan dua jari saat mendampingi Jokowi kunjungan kerja ke Salatiga pada Selasa (23/1/2024) lalu, viral.

Aksi Iriana itu dianggap sebagai petunjuk keberpihakannya pada pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat menuai kritik setelah menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan ikut kampanye dalam Pemilu 2024.

Menurut Jokowi, presiden dan menteri juga memiliki hak Politik dan hak demokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” kata Jokowi seusai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

“Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh.”

“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh,” lanjut dia.

Menurut Jokowi, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

“Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkasnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya