Tolak Politik Dinasti, TPN Ganjar-Mahfud: Masak Mau sih Punya Wapres Seperti Gibran?
NASIONAL
NASIONAL

Tolak Politik Dinasti, TPN Ganjar-Mahfud: Masak Mau sih Punya Wapres Seperti Gibran?

ADVERTISMENTS
Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H dari Bank Aceh Syariah
image_pdfimage_print

BANDA ACEH  – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar PranowoMahfud MD hingga kini masih konsisten menyerukan penolakan terhadap Politik dinasti.

ADVERTISMENTS

TPN menganggap, politik dinasti itu tak bagus untuk sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, di Indonesia, politik dinasti akan terjadi, apabila putra sulung Presiden Joko WIdodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi wakil presiden (wapres) RI.

ADVERTISMENTS

Sebagaimana diketahui, kini Gibran ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

“Kita belum pernah melihat ada sebuah gerakan yang menginginkan mengubah sistem di masa reformasi kita ini,” katanya, dalam acara relawan Ganjarian Spartan Swiss, yang hadir melalui daring, Minggu (28/1/2024) malam, dikutip dari Wartakotalive.com.

ADVERTISMENTS

Ia kemudian menyinggung, ada yang mengubah aturan demi melanggengkan dinasti politiknya. 

“Mengubah sistem walaupun secara tidak langsung, tapi ingin melanggengkan sebuah dinasti yang menurut saya bukan dinasti yang pantas untuk dilanjutkan.”

“Dalam artian, sorry-sorry saja nih yah, kita ngomong apa adanya ya. Masak mau sih punya wapres seperti Gibran?” ujar Chico.

Chico pun membandingkan rekam jejak Gibran dengan anak-anak pemimpin bangsa lain, yang menurutnya memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni.

Berita Lainnya:
Dedi Mulyadi Bongkar Hisbisc Fantasy dan Tempat Wisata Lain di Puncak Bogor, Warga Sambut Suka Cita

Pasalnya, anak-anak pemimpin bangsa lain itu benar-benar digembleng untuk dipersiapkan menjadi pemimpin bangsanya.

“Enggak usah jauh-jauh ke Inggris lah. Kita bicara negara tetangganya Indonesia, Brunei Darussalam misalnya,” tutur Chico.

“Itupun anak-anak rajanya, keponakan raja semuanya harus bersekolah di sekolah-sekolah yang terbaik, yang peringkatnya terbaik di dunia, untuk menggembleng dan memantapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsanya.” imbuhnya.

Menurut Chico, Gibran tidak mempersiapkan semua itu untuk menjadi wapres, tetapi tetap dipaksakan.

“Masalahnya, ini kan (Gibran) tidak memantapkan dirinya, tetapi dipaksakan dirinya untuk menjadi pemimpin kita,” kata dia.

Atas hal tersebut, Chico berharap, agar semua pihak menolak Gibran memimpin bangsa dan negara.

Dia kemudian menyerukan para pendukung Ganjar-Mahfud, supaya bekerja lebih keras mencari suara dari rakyat untuk kemenangan Pilpres 2024.

Mahfud Sindir Politik Dinasti Melalui Rekayasa Hukum

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud juga sempat membahas mengenai politik dinasti melalui rekayasa hukum.

Ia mengatakan, politik dinasti sebenarnya memang hampir terjadi di semua negara.

Hanya saja, kata Mahfud, yang menjadi masalah adalah ketika untuk sebuah kebutuhan politik dinasti akhirnya merekayasa hukum yang berlaku.

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab pertanyaan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah membatalkan tentang pasal dinasti politik saat gugatan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang dikenal dengan UU Pilkada.

Berita Lainnya:
Raja Juli Bawa 11 Kader PSI, PKB: Jangan Sampai Folu Net Sink Jadi Bancakan

“Yang jadi masalah kalau untuk memenuhi kebutuhan dinasti politik itu, melakukan rekayasa hukum terhadap hukum yang berlaku.”

“Sehingga, yang tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kasar,” katanya, pada acara “Tabrak Prof!” di Bento Kopi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.

Mahfud menambahkan, saat uji materil UU Pilkada, dirinya sudah tidak menjabat sebagai Ketua MK.

Saat itu, Ketua MK dijabat oleh Patrialis Akbar.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, adakalanya poltiik dinasti itu tidak lagi menjadi objektif untuk kepentingan rakyat.

Kemudian muncul langkah-langkah dari seorang yang menjadi induk dari politik dinasti tersebut, untuk melakukan pemenangan atas dinastinya sendiri.

Mahfud bahkan menyebut, politik dinasti tersebut sebagai sesuatu yang menjijikkan, apabila dilakukan oleh negara dengan pemerintahan sebasar Republik Indonesia ini.

“Itu yang tidak boleh, dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar negara kesatuan Republik Indonesia ini,” paparnya

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

ADVERTISMENTS