NASIONAL
NASIONAL

Kritik untuk Pemerintahan Jokowi Terus Berlanjut, IPB Serukan Demokrasi Bermartabat dalam 5 Poin Penting Ini

image_pdfimage_print

Politik-yang-bermartabat-dan-persoalan-persoalan-ysng-terjadi-di-indonesia-belakangan-ini-dalam-domain-pertanian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan_375_211.jpg” width=”640″/>BANDA ACEH  – Menyusul kampus-kampus lain di Indonesia, Institut Teknologi Bogor (IPB) sampaikan 5 poin Seruan dari Bogor pada Sabtu (3/2/2024) malam. 

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM Expired Bank Aceh Syariah

Forum Keluarga IPB mengeluarkan seruan tersebut untuk praktik demokrasi yang lebih bermartabat di tengah tantangan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, serta keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan.  Seruan ini disampaikan oleh Hariadi 

ADVERTISEMENTS
Selamat Milah BPKH ke 7 Tahun

Kartodihardjo selaku perwakilan forum dalam konferensi persnya di IPB International Convention Center (IICC), Sabtu (3/2/2024) malam. 

ADVERTISEMENTS
QRIS Merchant Bank Aceh Syariah

“Adanya indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh praktik penyimpangan sistem demokrasi,” kata Hariadi.  

ADVERTISEMENTS
SMS Poin - Bank Aceh Syariah

Forum turut menegaskan komitmen dan perjuangan IPB sebagai Kampus Rakyat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi; keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

 “Forum juga mengingatkan bahwa IPB adalah oase peradaban tempat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dalam arti luas, dan penguatan etika dan penegakkan kebenaran,” katanya.  

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

IPB berpedoman pada Sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Seruan forum berisi lima poin penting, yaitu: 

Berita Lainnya:
Gesture Minta Maaf Miftah Jadi Sorotan Pakar: Terlihat Intimidatif
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari KORPRI ke-53

1. Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa; 

2. Kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah, DPR dan DPD yang baik; 

3. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat; 

4. Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. 

Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu;

 5. Sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. 

Forum menutup pernyataannya dengan menyampaikan “Seruan dari Bogor” ini kepada semua pihak demi keutuhan dan keadaban bangsa. 

 Forum juga mengharapkan dan mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu yang berlangsung tertib, aman dan damai. 

Berita Lainnya:
Datangi Polda Sumbar, Kompolnas Pantau Langsung Kasus Penembakan Tewaskan AKP Ulil

“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini agar upaya kita mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa,” harapnya. 

Sesuatu yang terkait dengan situasi politik di Indonesia dan lebih spesifik IPB ingin menanggapi juga beberapa hal yang terkait dengan perkembangan di lapangan. Menurut Hariadi, inti sebenarnya adalah pelaku-pelaku yang selama ini bekerja di IPB. 

 Aspek yang dibahas fokus pada pertanian dalam arti luas tetapi yang dilaksanakan lebih banyak nilai-nilai yang terkait bagaimana sebetulnya pembangunan yang lebih luas dapat dilanjutkan dan ditegaskan di dalam pemerintahan yang segera akan berganti ini. 

“IPB melihat seperti itu pertama yang dilihat adalah domain keilmuan dari seluruh fakultas di IPB. Jadi ada kehutanan disana, ada pertanian ada yang lain-lain terkait dengan itu.  

Yang kita tahu, sambung Hariadi semua aspek ini banyak sekali persoalan baik di sektor kehutanan, pertanian dan seterusnya. 

Ketika dilanjutkan mengapa itu terjadi maka ini sangat ditentukan bagaimana kepemimpinan sekarang dan yang akan datang dapat menjalankan misi-misi yang sudah tertuang dalam undang-undang maupun undang-undang itu juga masih dianggap bermasalah.  

Follow HARIANACEH.co.id untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

1 2

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya