Mereka juga melarang mahasiswa demo Presiden Joko WIdodo atau Jokowi. “Kalian kalau mau demo, enggak usah berkonsolidasi pemakzulan Jokowi,” tutur Rahmatul, menirukan ucapan preman yang muncul tiba-tiba di tempat rapat tersebut.
Menurut dia, konsolidasi mahasiswa ini sudah berlangsung tiga kali. Pertama dilakukan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan kedua dan ketiga berlangsung di Universitas Trilogi. Yang akhirnya, dalam pertemuan ketiga semalam, para mahasiswa digeruduk, diancam, dan mendapat kekerasan fisik.
Menurut Rahmatul, pria berbadan tegap yang mendatangi mahasiswa berjumlah lima orang. Rekan lainnya menunggu di dekat sebuah mobil sambil merokok. Malam itu, dia mengaku melihat satu mobil berwarna putih. Saat tahu rekan mahasiswa dijitak, para mahasiswa lain keluar. Mahasiswa berusaha halangi preman supaya tak masuk ke arena rapat. “Cukup di luar saja,” kata dia.
Negosiasi sempat berhasil, tekanan untuk merangsek sempat menurun sebentar. “Namun mereka terus ngotot mau masuk. Mereka bilang kalau mau konsolidasi jangan bawa tema memakzulkan Jokowi.”
Konsep dasar rencana mahasiswa berunjuk di awali dengan mematangkan isu dan strategi aksi. Di dalamnya mereka membahas dua isu besar. Pertama, mahasiswa menyiapkan konsep menolak pemilihan umum atau Pemilu 2024 curang. Termasuk keterlibatan Jokowi dalam pemilu.
Kedua, isu pemakzulan Jokowi. Namun untuk isu pemakzulan, kata Lamdahur, mahasiswa harus menyiapkan naskah akademik. Konsep akademik bertajuk pemakzulan akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab pemakzulan Jokowi merupakan ranah Parlemen. “Pak Presiden sudah melanggar dan memenuhi proses pemakzulan. Karena Pak Jokowi telah melakukan perbuatan tercela,” tutur dia.
Saat adu mulut itu semakin panas, ada di antara para preman langsung mengeluarkan ponsel merekam video negosiasi itu. “Ini kan gaya-gaya aparat. Terus mengancam, suka memotong pembicaraan. Padahal dalam proses pembicaraan pun baik-baik saja,” kata dia.
Namun menurut Lamdahur, pembicaraan yang dilontarkan sejumlah pria berbadan tegap, itu berusaha memancing emosional mahasiswa. Saat Debat semakin alot, preman-preman itu meminta mahasiswa segera membubarkan konsolidasi tersebut. “Karena alasan ada ancaman penyerangan tadi,” ucap dia.
Mahasiswa Trisakti ini menuturkan, bahwa warga di sekitar kampus tak mempermasalahkan mahasiswa rapat di situ. Bahkan sebuah bangunan berupa sekretariat karang taruna itu diizinkan warga untuk rapat konsolidasi. Bangunan itu dipinjamkan ketua RT setempat.
Rapat itu digeser keluar dari kampus karena petinggi Rektorat Trilogi tak mengizinkan rapat itu berlangsung dalam kampus. Ketua BEM Universitas Trilogi Muhammad Said Al Hariri meminta menunda wawacara dengan Tempo. “Aku ada acara konsolidasi internal, bisa habis magrib,” kata Said, melalui aplikasi perpesanan, Ahad, 4 Februari 2024.
Selanjutnya, preman itu berdalih rapat mahasiswa itu harus dibubarkan karena warga setempat tak senang ada rapat di sekitar rumah warga. “Padahal kami tanya warga, enggak ada masalah. Bahkan Ketua RT-nya ada di situ,” ucap Lamdahur. “Mereka bahkan mempersamai hingga jam 2 malam.”
Seusai rapat itu mereka menyebarkan pesan bahwa mahasiswa mendapat intimidasi. Rekan mereka mendapatkan intimidasi dan kekerasan fisik dari preman, pembatasan, dan pengekangan diskusi. “Ruang kami berkumpul pun diancam menggunakan orang-orang sipil,” ucap Presiden Mahasiswa Trisakti, itu.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, mengecam aksi premanisme yang dilakukan sejumlah preman kepada mahasiswa. Preman tersebut menuntut agar rapat konsolidasi segera dibubarkan karena pembahasan pemakzulan Presiden Jokowi dianggap sebagai penghasutan dan mengganggu ketertiban.
Menurut Delpedro, para preman juga menuntut mahasiswa segera mengganti judul diskusi, menghentikan rencana demonstrasi pemakzulan Presiden Jokowi, dan mengancam akan melakukan kekerasan jika rapat konsolidasi dan demonstrasi tetap dilanjutkan.
Selain melanggar kebebasan sipil seperti hak untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi, terutama kebebasan akademik, kata Delpedro, intimidasi dan kekerasan itu dipandang sebagai tanda-tanda kepemimpinan Presiden Jokowi semakin terdesak. Gelombang kritik meluas dari masyarakat mengindikasikan legitimasi Jokowi semakin merosot.
