BANDA ACEH – Pernyataan sikap atau petisi dari kalangan intelektual dan akademisi kampus terkait situasi dan kondisi jelang Pemilu 2024 di sejumlah daerah di Indonesia, terus bergulir.
Hari ini Senin (5/2) giliran sejumlah dosen, alumni dan mahasiswa melakukan pernyataan sikap yang diberi tajuk Unair Memanggil, Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik.
Gelombang petisi dari kalangan akademisi di tanah air terus mengalir menyikapi situasi dan kondisi menjelang pemilu 2024. Termasuk diantaranya, Universitas Airlangga (Unair) menggelar hal yang sama.
Para dosen, guru besar, alumni dan mahasiswa bergerak menyatakan sikap terkait perkembangan situasi poltik saat ini.
Airlangga Pribadi, salah seorang dosen Unair menyebutkan, pernyataan sikap atau petisi ini digelar karena adanya ketimpang-ketimpangan yang terjadi di masa akhir jabatan Presiden Jokowi.
Seperti diantaranya, pelenggaran berat dari etika republik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melolosakan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.
“Hal itu merupakan pelanggaran berat, masih banyak hal lainnya yang kami nilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, seperti etika poltik.
Ketimpangan lainnya, kami juga melihat dan menilai aparat yang tidak netral menjelang pemilu 2024 ini,” ungkap Airlangga Pribadi, salah satu dosen Fisip Unair, saat dihubungi melelaui telepon.
“Tak hanya itu, belakangan ini Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya ini juga tidak jelas arahnya. Dia juga sudah tidak netral.
Mestinya sebagai presiden dan negarawan dia harus bersikap netral kepada kontestasi Pemilu dan Pilpres kali ini,” imbuhnya.
Menurut Airlangga Pribadi, dalam pernyataan sikap yang digelar di depan gedung sekolah Pasca Sarjana Unair ini, pendiri bangsa ini menegaskan sistem yang dibangun republik negara hukum, dan konstitusi, yang posisinya ada di atas kekuasaan.
“Jadi apa yang saat ini berlangsung jelas telah menyimpang dari prinsip hukum dan konstitusi. Hal ini membutuhkan koreksi dan evaluasi agar Presiden mengingat kembali. Apalagi beliau ini sudah 9 tahun berkuasa dengan legimitasi dari rakyat.
