BANDA ACEH – Jika terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu 14 Februari mendatang, Prabowo Subianto disebut akan membawa Indonesia menuju rezim diktator fasis. Hal ini diungkapkan oleh Allan Nairn, seorang wartawan investigasi senior dari AS, dalam tulisannya di The Intercept berjudul ‘Indonesia State Apparatus Is Preparing to Throw Election to a Notorious Massacre General’ yang diterbitkan menjelang hari tenang, Sabtu, 10 Februari 2024.Nairn memulai tulisannya dengan mengingatkan tentang sejarah kelam Indonesia sebelum reformasi. “Indonesia, yang telah menyaksikan dua pembantaian besar di abad ke-20, mungkin akan kembali ke pemerintahan militer di bawah jenderal yang paling terkenal,” ujarnya. Nairn dengan tegas menyebutkan bahwa Jenderal Prabowo Subianto, yang telah lama dibina oleh AS, terlibat dalam berbagai pembantaian terhadap sipil.
“Pada tahun 2001, saya bertemu dan mewawancarai Prabowo sebanyak dua kali, membahas tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara, termasuk satu insiden di Dili, Timor Timur, yang saya sendiri berhasil selamat,” tulisnya. Menurutnya, saat itu Prabowo mengatakan bahwa Indonesia belum siap untuk demokrasi dan masih memerlukan sebuah rezim otoriter yang lembut.
“Prabowo menyatakan dukungannya untuk pemerintahan militer. Ia memuji kudeta di Pakistan dan merenungkan kemungkinan melakukan langkah serupa di Indonesia,” lanjutnya. Nairn juga menyebut bahwa Prabowo pernah mencoba melakukan kudeta dan telah gagal dua kali dalam pemilihan Presiden.
Namun, menurut Nairn, Pemilu 2024 ini berbeda karena Prabowo mendapat dukungan dari Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan kekuatan besar lainnya untuk memenangkan pemilu tersebut. “Kekuatan aparatur negara berperan penting dalam kampanye. Pejabat lokal diancam akan dituntut jika mereka tidak mendukung jenderal tersebut. Di seluruh negara, tentara dan polisi menginstruksikan masyarakat untuk memilih Prabowo,” jelasnya.
Melalui apa yang disebut Nairn sebagai ‘topeng’ bantuan sosial, Jokowi menyebarkan beras dan minyak goreng bertanda Prabowo ke seluruh negeri. “Pada sebuah pertemuan internal Rabu lalu, pejabat militer dan intelijen membahas rencana penggunaan aparatur negara untuk melakukan kecurangan pemilu, menurut dua sumber yang mengetahui rencana tersebut,” kata Nairn. Dalam skema tersebut, polisi dan Babinsa akan dilibatkan sebagai mata dan telinga.
