Prabowo menerima pelatihan dari AS di Fort Benning di Georgia dan Fort Bragg di North Carolina (sekarang dikenal sebagai Fort Moore dan Fort Liberty). “Prabowo secara rinci berbicara kepada saya tentang kerja samanya dengan Pentagon, termasuk dengan Badan Intelijen Pertahanan, yang menurutnya, ia melaporkan setidaknya setiap minggu,” tegasnya.
Akan tetapi, menurut Nairn, gambaran negatif tentang Prabowo dalam Pemilu 2024 ini telah coba dihilangkan dengan kampanyenya yang menarik perhatian.
Untuk diketahui, Allan Nairn pernah melakukan investigasi terhadap operasi militer di Timor Leste. Saat itu, 12 November 1991, ia bersama rekannya, Amy Goodman, juga sempat dipukuli oleh oknum anggota ABRI setelah mereka menyaksikan pembunuhan massal demonstran Timor yang dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz.
Menyaksikan peristiwa itu, Nairn yang juga seorang aktivis HAM mengaku pernah melobi Kongres AS agar dukungan kemiliteran dari AS untuk Indonesia harus dihentikan. Tak hanya di Indonesia, Nairn juga pernah melakukan investigasi terhadap praktik kejahatan HAM di sejumlah negara, seperti Guatemala, Honduras, El Savador, dan Nicaragua. Di Indonesia sendiri, Nairn juga kerap menyuarakan keadilan HAM yang harapannya dapat menyeret para aktor yang terlibat ke pengadilan.
Indonesia adalah negara besar, apa yang terjadi di sini selalu dalam pengamatan dunia luar. Mereka mungkin melihat beberapa tahun terakhir demokrasi Indonesia goyah dengan banyaknya cara non-demokratis. Bagi William ‘Bill’ Liddle, profesor emeritus Ilmu Politik Ohio State University, AS, Indonesianis yang puluhan tahun hidup di Indonesia dan menjadi guru banyak cendikiawan di sini, masa kepemimpinan Jokowi justru menyeret balik (setback) Indonesia ke era-era kelam zaman Orde Baru.
“Serentetan tindakan antidemokratis terus terjadi,” tulis Prof Liddle dalam artikelnya yang berjudul ‘Jangan Merusak Demokrasi’ yang terbit di harian Kompas edisi Jumat, 26 Januari 2024 lalu. Dengan jejak itu, mereka melihat kemungkinan robohnya demokrasi di Indonesia sekaligus munculnya penguasa otoritarian baru.
