BANDA ACEH – Hari-hari ini, warganet ramai mengulik isu dugaan suap pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Dan, nama Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut 1, dikaitkan dengan dugaan tersebut.Muchlis A Rofik, seorang jurnalis senior menuliskan uneg-unegnya di medsos X (dulu, twitter) . Dia membandingkan kasus itu dengan skandal suap Rolls Royce yang menyeret eks Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar.
“Inget skandal suap Rolls Royce dan Dirut Garuda? Badan Anti Korupsi Inggris tahun 2017 menyidik dugaan suap yang melibatkan Rolls Royce, pabrikan mesin pesawat terbang, di berbagai negara. Termasuk Indonesia,” dikutip dari akun @muchlis_ar, Selasa (13/2/2024).
Masih menurut Muchlis, investigasi dari Serious Fraud Office (SFO) atau KPK-nya Inggris, berujung permintaan maaf Rolls Royce dan pembayaran denda Rp11 triliun. Duit haram dari Rolls Royce itu, mengalir ke banyak pihak termasuk Emirsyah. “Kasus suap Rolls Royce ini antara lain menyeret Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Emirsyah akhirnya terbukti terlibat dan dipenjara,” tulis Muchlis.
Nah, untuk kasus transaksi janggal pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar itu, melibatkan perusahaan asal Ceko (anggota Uni Eropa), modusnya kurang lebih seperti ini. “Posisi Prabowo-Kemenhan, bisa seperti Garuda-Emirsyah Satar. Prabowo disebut dapet fee 7 persen nilai transaksi. Totalnya 55,4 juta dolar AS. Dan sudah dapat persekot 20 juta dolar AS. Kasusnya jadi lebih serius karena jadi skandal dana kampanye,” cuit Muchlis.
Atas informasi ini, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Muhammad Herindra buru-buru membantah tudingan tersebut. Dia menyebutnya sebagai kabar bohong atau hoax. “Saya langsung ke intinya.. saya sampaikan dan tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah dan hoax,” kata Herindra dalam konferensi pers di Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Herindra menduga, kabar bohong tersebut sengaja dihembuskan untuk memperlemah Kemenhan dalam merancang sistem pertahanan Indonesia. Dia mengatakan, kabar hoax sering disebarkan untuk memengaruhi proses diplomasi pengadaan alutsista di Indonesia. “Kami di Kemenhan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut,” kata Herindra.
