Adanya program penguatan profil pemuda Pancasila di dalamnya menjadi bukti, adanya mindset yang salah terkait pembinaan kesadaran berpolitik, berputar pada norma kebaikan, toleransi , keberagamam dan moderasi. Sehingga melemahkan asas perjuangan yang jika dalam Islam disyariatkan secara terus menerus. Pembentukan karakter mandiri pun bukan sampai pada tahap bahwa semua hamba bagi Sang Pencipta, yang kelak dimintai pertanggungjawaban.
Tapi berputar pada “ potensi” yang ada di dirinya sehingga kurikulum merdeka hanya sebagai katalisator munculnya potensi itu, yaitu potensi kemanfaatan materi. Jika sesuai pendidikan mudah mendapatkan pekerjaan, yang itu sesuai passion maka pendidikan dianggap sukses. Terlebih ada beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang berafiliasi dengan perusahaan asing di luar negeri. Dibuatkan magang kerja dengan sistem kontrak. Mereka yang di Indonesia berpendidikan tinggi dan trampil, di negeri orang hanya butuh. Meskipun gajinya 10 kali lipat gaji yang bakal di terima di Indonesia, itu pun jika ada lapangan pekerjaannya.
Faktanya menuntut ilmu diseret secara brutal pada kemudahan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya agar mutu siswa lebih baik dalam ranah mudahnya mendapatkan pekerjaan, dengan mengkampanyekan hasil pendidikan adalah mudahnya akses ke arah pekerjaan. Terutama di era digital, yang mana pekerjaan tak harus di kantor. Tapi sesuai karakter siswa, pembelajaran tak harus dipaksa, pendidikan pun tak perlu tinggi. Negara pun hanya bekerja pada hal yang bukan menjadi akar persoalan mengapa pendidikan tidak bisa menciptakan kesejahteraan. Atau mengapa pendidikan belum merata dinikmati setiap individu masyarakat.
Pendidikan Terbaik Hanya Jika Terapkan Syariat Islam
Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur pendidikan, jangan salah kaprah, pendidikan Islam bukan hanya yang ada di pondok pesantren dengan kurikulumnya. Sebab, kemunculan pondok pesantren sejatinya adalah upaya para ulama kita yang ingin menutup celah sistem sekuler, yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Sehingga ada sekolah umum, ada sekolah Islam dan ada pondok pesantren. Semua ulah kapitalisme.
Persoalan dunia pendidikan yang belum tersentuh pemerintah adalah kurangnya jumlah dan kualitas SDM pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik yang kian kesini kian tak jelas, infrastruktur pendidikan yang terkait kebutuhan pendidikan, sistem administrasi yang berbelit bahkan berbasis riba hingga UKT pun boleh dibayar dengan pinjol. Inilah bukti liberalisasi pendidikan yang dalam sistem kapitalisme adalah keniscayaan, mirisnya turut memperparah akses pendidikan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
Bagaimana pula dengan output pendidikan yang doyan bullying, pergaulan bebas, tak kenal halal haram dan lain sebagainya, semestinya inilah PR besar negara yang harus segera dituntaskan.
Terlebih belum terwujudnya pemerataan kesejahteraan ,pendidikan seolah hanya penting untuk mereka yang mengejar intelektualitas, disinilah peran negara yang sangat krusial, ketimpangan pengurusan urusan rakyat di satu sisi pasti akan berimbas pada sisi yang lain. Sayangnya dalam kapitalisme, pemerintah tak bisa berbuat banyak, fungsi pokok mereka hanyalah regulator kebijakan, yang bertugas menggodok kebijakan yang memudahkan para investor mengelola pendidikan. Dari mulai pendanaan, infrastruktur, tenaga ahli hingga regulasi-regulasi yang merusak generasi atas nama bisnis dan edukasi.
Padahal pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi rakyat. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan gratis, menyediakan sarana prasarana, serta menyediakan SDM andal untuk melahirkan generasi cerdas dan berkarakter Islam untuk melanjutkan peradaban. Peran strategis para akademisi ini membuat negara berkewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan mereka.
Melalui pembiayaan berbasis baitulmal, negara memenuhi kebutuhan rakyat tanpa kecuali. Negara memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap yakni fai, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Juga pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, rikaz, dan tambang.
