Berdasar kejadian selama ini, isu itu bakal jadi kenyataan. Contoh kejadiannya, saat Wali Kota Solo, Gibran maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo. Juga saat Kaesang jadi Ketum PSI.
Semua bermula dari isu. Dari isu menghasilkan dukungan masyarakat. Setelah dukungan masyarakat dinilai antusias, barulah si calon benar-benar maju ke pemilihan. Terbukti, Gibran bakal menang Pilpres.
Itu semua terjadi, sebab mayoritas masyarakat Indonesia mengagumi kinerja Presiden Jokowi. Berdasar hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi 81 persen. Tertinggi dari semua presiden Indonesia.
Jadi, apakah ada yang salah jika keluarga besar Jokowi terjun Politik dan menang pemilihan? Jawabnya, tidak. Keluarga besar Jokowi kan cuma berikhtiar. Sama halnya ribuan peserta Pemilu 2024 berikhtiar. Jadi peserta Pemilu. Penentunya adalah rakyat.
Karena rakyat suka pada Presiden Jokowi, maka seluruh keluarga Jokowi bakal didukung rakyat jika ikut Pemilu atau Pilkada. Begitu logikanya.
Seumpama, Jan Ethes, cucu Jokowi, kini sudah dewasa dan maju ke Pemilihan Wali Kota Solo, mungkin bisa menang. Soal curang atau tidak, kan harus dibuktikan oleh penggugat. Lalu jadi gugatan Pilkada.
Tapi, tidak begitu buat lawan politik Jokowi. Setidaknya, buat orang yang terkejut dengan fenomena Keluarga Besar Jokowi. Terbaru, disampaikan Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti di acara bertajuk ‘Omon-omon Soal Oposisi’, Minggu, 10 Maret 2024.
Dilihat dari judul acara, kelihatan tidak formal. Tapi pernyataan Ikrar sangat serius. Begini:
“Masak, kita pemilik negeri ini, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masak dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu? (maksudnya, keluarga Jokowi). Jadi ini yang berkali-kali saya katakan, sampai seperti kaset rusak gitu kan.”
Ucapan Ikrar bersifat dikotomi. Antara rakyat pemilik negeri ini, dengan keluarga Jokowi. Pemilahan keliru. Seolah keluarga Jokowi bukan anggota dari rakyat pemilik negeri ini. Kecuali, dikotomi antara rakyat pemilik negeri ini dengan (misalnya) Kim Jong Un.
