BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih enggan menjawab soal isu bahwa dirinya akan bergabung ke Partai Golkar selepas menjabat Presiden Indonesia selama 2 periode.Jokowi bahkan digadang-gadang mendapatkan karpet merah dari Golkar untuk langsung menduduki jabatan strategis sebagai ketua umum
Meski beberapa pihak menyatakan untuk menjadi Ketum Partai Golkar syaratnya harus menjadi kader dan pengurus partai minimal 5 tahun, sementara Jokowi tidak.
Jika tidak, maka AD/ART partai mesti diubah dengan persetujuan semua pengurus partai Golkar di seluruh provinsi.
Terkait hal itu, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan tanpa mengubah AD/ART, sejatinya Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama.
Selain itu, kata dia, seorang kader tak perlu harus menjadi pengurus selama lima tahun sebagai syarat menjadi ketua umum.
“Pak JK (Jusuf Kalla) itu bukan lima tahun pengurus DPP Partai Golkar. Aburizal Bakrie pun bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun, tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak, sejak Sekber Golkar, Golkar dan Partai Golkar,” katanya seperti dilansir dari tayangan KompasTV pada Sabtu (16/3/2024).
Ridwan menyampaikan bahwa Jokowi sudah merupakan kader Golkar sejak lama.
Meski tidak pernah duduk di kepengurusan partai, tetapi Jokowi melaksanakan doktrin Golkar yakni Karya Siaga Gatra Praja.
Doktrin itu mengajarkan setiap kader bekerja secara profesional serta membela pemerintah.
Sehingga katanya Jokowi sudah menjadi kader Golkar selama menjalankan doktrin tersebut.
“Jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan dan Pak Jokowi ini pengurus Asosiasi Mebel Indonesia, di tahun 2002, dimulai tahun 97,” pungkasnya.
Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar.
Dengan alasan itu, menurut Ridwan maka Jokowi adalah kader Golkar sejak 1997 sehingga pantas menjadi Ketua Umum Partai Golkar tanpa mengubah AD/ART partai.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Jokowi sudah sangat nyaman dengan Golkar.
Sehingga Airlangga mengakui tidak menutup kemungkinan Jokowi bergabung di Golkar setelah tidak lagi menjadi presiden.
“Pak Jokowi sudah nyaman dengan Golkar selama ini,” ujar Airlangga di beberapa kesempatan.
Polemik kemudian muncul soal Jokowi yang disebut-sebut bakal menduduki jabatan Ketua Umum Golkar.
Pasalnya, Partai Golkar memiliki persyaratan bagi calon ketua umum.
Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009, Jusuf Kalla menyebut, terkait meritokrasi Partai Golkar sudah membatasi calon ketua umum.
“Jadi syaratnya harua 5 tahun dulu menjadi pengurus untuk bisa menjadi ketua umum di Golkar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan ada peluang Jokowi untuk menjadi ketua umum.
Aburizal Bakrie yang juga pernah menjabat Ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar.
Namun, kata Aburizal, keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum karena partai berlambang beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai.
“Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar),” kata Aburizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai.
Tetapi katanya, ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Yakni syaratnya semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan AD/ART internal.
Perubahan AD/ART, kata Aburizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa),” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya.
