NASIONAL
NASIONAL

PDIP: Kerusakan Demokrasi Diawali Abuse of Power Presiden Jokowi

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Kekisruhan yang terjadi dalam Pemilu 2024 dan karut marutnya proses demokrasi di Indonesia saat ini dibeberkan PDIP.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto merespons kenapa suara PDIP hanya mencapai 16 persen di Pemilu 2024, mengacu data terakhir Sirekap KPU RI yang masih menampilkan diagram, sebelum pada akhirnya dihentikan sementara.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Hasto mengungkapkan bahwa sebulan sebelumnya, hasil survei internal PDIP menunjukkan optimisme yang tinggi, dengan perkiraan suara PDIP antara 21 hingga 24 persen. Namun, hasil quick count yang menunjukkan hanya 17 persen membuat mereka terkejut.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Bahkan, hasil konversi kursi menunjukkan PDIP hanya mendapatkan sekitar 115 kursi di DPR RI, jauh dari target awal mereka sebesar 150 kursi.

Berita Lainnya:
Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Setelah kemudian kami melakukan suatu telaah di lapangan, ini tidak lagi patut diduga, memang terjadi sesuatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi,” ungkap Hasto dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan di Kanal YouTube Liputan6, dikutip Sabtu malam (16/3).

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Atas dasar itu, Hasto menyebut bahwa intimidasi demi intimidasi kerap dialami oleh anggota partai, kepala daerah, dan struktur partai PDIP.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Pada saat bersamaan, sesal Hasto, digunakan pula instrumen negara dan sumber-sumber daya negara yang kemudian mengubah peta Politik hingga akhirnya partai banteng moncong putih mendapatkan 16 persen.

Berita Lainnya:
Tak Mencoblos di Jakarta, Suswono Gunakan Hak Pilihnya di Bogor

“Bukan sekadar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu. Tapi suatu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Di sisi lain, Hasto juga menyoroti dampak dari politisasi bansos yang mencapai Rp496 triliun terhadap preferensi pemilih.

Meskipun operasi ini awalnya ditujukan kepada pasangan Ganjar-Mahfud, namun PDIP juga mengalami tekanan serupa di lapangan.

“Belum lagi, pengerahan dari aparat-aparat negara yang seharusnya netral, itu seperti dari TNI dan polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, semua diupayakan untuk kegiatan-kegiatan elektoral termasuk Menteri Investasi,” pungkasnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya