BANDA ACEH – Investor internasional menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji Pemilu telah memicu kekhawatiran anggaran yang meningkat dan kemungkinan pemborosan anggaran.Dana global telah menarik US$1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada 14 Februari, dengan arus keluar obligasi asing bersih dalam 16 dari 20 hari sejak itu. Negara-negara di kawasan regional seperti Korea Selatan dan India mengalami arus masuk dana asing, sementara Thailand hanya mengalami arus keluar sebesar US$502 juta pada periode yang sama.
Janji-janji pemilihan Presiden Prabowo Subianto yang akan datang–seperti rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak–telah membuat para investor khawatir, meskipun ia telah berjanji untuk mempertahankan disiplin fiskal. Pengeluaran Prabowo bisa mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), lebih besar dari seluruh defisit anggaran tahun 2023.
Para investor yang berfokus pada pasar negara berkembang dan hedge fund telah “mengungkapkan kekhawatiran mereka atas potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintah baru yang akan datang karena mereka menjanjikan program makan siang gratis selama kampanye mereka tanpa perincian tentang bagaimana program tersebut akan dibiayai,” tulis Danny Suwanapruti, pakar strategi Goldman Sachs, dalam sebuah catatan minggu lalu.
Meskipun ada manfaat-manfaat kesehatan jangka panjang dari program makan siang gratis di sekolah, “penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan–jadi kita harus mengamati janji-janji pengeluaran dengan hati-hati,” ujar Jon Harrison, direktur pelaksana untuk strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombard di London.
Kekhawatiran akan konsolidasi fiskal dapat menyebabkan imbal hasil rupiah yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan biaya pendanaan untuk pemerintah Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah minggu ini, demikian juga Federal Reserve, dengan para trader masih mencari petunjuk mengenai pergerakan bank-bank sentral di masa depan.
Di bawah Menteri Keuangan Indonesia saat ini, Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran pascapandemi telah secara konsisten melampaui target awal. Untuk mendanai kebijakan-kebijakan baru, Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada tahun 2025. Hal ini dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 2,29%.
Para investor juga akan mengamati dengan saksama pengumuman susunan kabinet di tengah spekulasi bahwa Sri Mulyani akan diganti. “Dia kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar yang tinggi untuk penggantiannya,” tambah Harrison.
Ada juga tantangan hukum yang dibuat oleh para pesaing presiden lainnya yang memperdebatkan deklarasi badan pemilihan umum bahwa Prabowo memenangkan pemilihan presiden bulan lalu, dengan menuduh adanya kecurangan dalam prosesnya.
