BANDA ACEH – PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa lolos ke parlemen. PDIP meyakini ada operasi Politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos parlementary treshold.”Kami sangat khawatir terhadap PPP,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Hasto menyampaikan dirinya bertemu dengan Sekjen PPP Achmad Baidowi pada Sabtu pagi yang lalu. Hasto mengatakan komitmen PDIP yang sejak awal membantu PPP hingga saat ini.
“Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. Bahkan pada 2019, pemilu lalu, kami diperintahkan oleh Bu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP, karena sejarahnya. PDIP tidak ingin sejarah partai Ka’bah ini dihilangkan dari sejarah republik ini,” kata Hasto.
Hasto menegaskan persoalan yang dihadapi PPP ialah karena berbagai operasi-operasi politik. Politisi asal Yogyakarta ini menyampaikanseluruh pendukung Ganjar-Mahfud, ada upaya untuk mengecilkan suara partainya, yakni PPP, Perindo, Hanura, dan PDIP.
“Kami memberikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka’bah. Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka’bah dalam sejarah republik ini. Padahal partai Ka’bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini,” kata Hasto.
“Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia,” tambah Hasto.
Hasto menilai hal ini harus dilawan karena apabila tidak, maka tidan ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Menurut Hasto, anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.
“Semuanya akan bisa tergerak untuk meneladanin hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden, yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi persoalan berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata Hasto.
