BANDA ACEH – Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea sebut permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin hanya perlu dijawab dengan satu paragraf.Demikian Hotman Paris Hutapea merespons sidang perdana sengketa pilpres yang disampaikan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024).
“Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraph, satu paragraf saja, karena yang lainnya hanya ngoceh sana-sini, ngoceh sana-sini,” kata Hotman.
Ditegaskan Hotman, penyerahan bansos yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang sah dan sesuai dengan undang-undang. Menurut Hotman, jika penyerahan bansos tidak sah dan bermasalah tentu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bertindak.
“Bansos itu adalah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos, jawabannya hanya 1, bansos adalah sah, oleh karenanya permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh lagi dan cengeng,” ujar Hotman, dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV.
Selain itu, Hotman juga memberi respons untuk permohonan gugatan yang disampaikan oleh Tim Hukum Anies-Muhaimin. Menurutnya, surat laporan yang disampaikan Timnas Anies-Muhaimin mengambang.
“Dalam sejarah karier saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, paling mengambang, yang digugat apa, yang dibahas bansos, 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos,” ungkap salah satu pengacara senior ini.
“Dan itu bisa dijawab dengan 1 kalimat, Bansos itu adalah sah, sesuai dengan peraturan dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos.”
Sebelumnya, Kuasa Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melakukan politisasi bansos untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.
Sebab, kata Bambang, Presiden Jokowi mendorong percepatan penyaluran bansos mendekati masa pencoblosan di bulan Januari dan awal Februari 2024.
Hal ini terlihat dari realisasi bansos di bulan Januari 2024 yang mencapai Rp12,4Triliun atau meningkat 300% dibandingkan tahun 2022 dan 2023.
Tidak hanya, Bambang menuturkan, Presiden Jokowi juga menggagas bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan cair 3 bulan sekaligus di awal bulan Februari 2024 sebelum tanggal pencoblosan.
Kemudian dalam mendukung upaya percepatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani kata dia juga sudah mengeluarkan kebijakan Automatic Adjustment yang memangkas lebih dari Rp 50T anggaran K/L untuk keperluan bansos.
Sementara itu, data penerima bansos di Kemensos yang selalu menjadi rujukan mendadak tidak lagi digunakan dan digantikan oleh data dari Kemenko PMK yang validitasnya dipertanyakan.
Presiden Jokowi membagikan bansos langsung ke masyarakat dalam kunjungan di berbagai daerah.
“Penyaluran tidak lagi melibatkan Kemensos tapi K/L yang tunduk pada Jokowi serta para Menteri yang berada dalam koalisi Paslon 02,” ucap Bambang.
“Pembagian bansos ini juga diklaim oleh Menteri dan jajaran Jokowi sebagai “Bantuan Jokowi” Penyaluran bansos di pedesaan disertai dengan intimidasi dan ancaman penghentian bansos apabila tidak memilih 02.”