Israel dituduh mendorong Gaza menuju kelaparan, dan tim ahli PBB juga mengatakan dalam laporan terbarunya bahwa mereka telah menerima informasi dari sumber institusi dan masyarakat sipil serta wawancara langsung di Tepi Barat tentang kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang dilakukan IDF.
Kedua belah pihak menolak tuduhan kekerasan seksual, dan tingkat keparahan postingan pakaian dalam dan manekin tersebut tidak sebanding dengan dugaan kejahatan terhadap perempuan yang dilaporkan sejak 7 Oktober.
Namun, dua ahli hukum mengatakan bahwa postingan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional.
Ardi Imseis, asisten profesor hukum di Queen’s University di Kanada, mengatakan postingan tersebut melanggar pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat, yang mengatur perlakuan terhadap warga sipil di masa perang.
Pasal 27 menyatakan bahwa warga sipil berhak untuk dihormati kehormatannya, hak-hak keluarga, tata krama dan adat istiadatnya, dan harus dilindungi dari penghinaan dan keingintahuan publik, dan bahwa perempuan harus dilindungi secara khusus dari segala serangan terhadap kehormatan mereka.
Di Israel, postingan pakaian dalam hanya menarik sedikit perhatian, kata Oren Persico dari Seventh Eye, sebuah situs web yang meliput media Israel.
Sebaliknya, katanya, postingan yang menunjukkan senjata atau bendera Hamas yang dikatakan ditemukan di rumah-rumah warga Gaza telah beredar luas.
