BANDA ACEH -Ahli ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengungkapkan tiga sosok menteri di Kabinet Indonesia Maju yang vulgar dalam mempolitisasi bantuan sosial (bansos) pada masa gelaran Pilpres 2024.
Menurutnya, tiga menteri itu secara aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun, ketiga menteri yang disebutkan Faisal Basri yakni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” kata Faisal saat menjadi ahli dalam
sidang pembuktian sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4).
Dalam kesaksiannya, Faisal Basri memaparkan bahwa Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan pernah menyebutkan bansos berasal dari Presiden Jokowi. Sehingga kedua menteri tersebut secara terang-terangan, meminta masyarakat harus berterima kasih serta memilih kandidat yang didukung Jokowi.
Karena itu, Faisal memandang, bansos telah dimanfaatkan untuk kepentingan Politik. Begitu pula, pernyataan Bahlil yang menyinggung untuk membuat bansos sendiri tanpa melibatkan Jokowi.
“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil, bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” ungkap Faisal.
Ia menekankan, melalui tindakan tak etis tersebut, ketiga menteri itu menunjukkan politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang. Tetapi juga memobilisasi para pejabat publik.
Faisal juga menyoroti bahwa penggelontoran bansos menjelang Pilpres 2024 dinilai sebagai praktik politik gentong babi (pork barrel politics). Hal ini merujuk pada penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tertentu.
“Sebagian besar penduduk Indonesia tergolong miskin. Oleh karena itu bansos menjadi isu sensitif yang bisa dimanfaatkan oleh politisi untuk keuntungan politik,” pungkasnya.
