BANDA ACEH – Asa PDIP belum padam setelah gagal dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Di antara langkah yang diambil adalah memperjuangkan hasil Pemilu 2024 lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers usai usai Rakornas di kantor DPP PDIP, Senin (22/4/2024) malam.
Sekjen PDIP itu mengatakan, meskipun MK gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, namun PDIP tetap menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
“Kami akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN,” ucap Hasto.
Di sisi lain, kekalahan di MK membuat hubungan PDIP dengan Jokowi dan Gibran semakin sulit diselamatkan.
Terbaru, PDIP menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan putranya yang juga calon wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tak lagi menjadi kader PDIP.
Presiden Jokowi dianggap sudah memihak calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Padahal, partainya sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo–Mahfud MD.
Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka bahkan diberi pesan menohok dari PDI Perjuangan (PDIP) agar tidak berbohong.
Hal ini dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun,
Awalnya Komarudin menyayangkan sikap pendamping Prabowo Subianto yang dianggap terlalu reaktif merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Komarudin mewanti-wanti Gibran agar tak lagi berbohong jika sudah secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI.
Hal itu disampaikan Komarudin untuk menanggapi aksi Gibran yang menyebut Hasto telah meresahkan.
“Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen. Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar berbohong, dua kali itu,” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Menurutnya, justru Gibran memang pernah secara terang-terangan berbohong kepada PDIP, bahkan juga kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Komarudin menyampaikan kebohongan pertama yang disampaikan Gibran adalah kala dirinya dipanggil menemui Hasto dan Komar sendiri di Kantor DPP PDIP.
Kemudian kebohongan kedua adalah ketika ditanya langsung oleh Megawati saat acara pertemuan dengan para kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung.
“Kebetulan yang pertama saya panggil saya dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi. ‘Mau kemana lagi saya pasti bersandar di PDI Perjuangan,'” tuturnya.
“Kemudian yang di Sekolah Partai, itu juga ada kan rekaman. Itu kan Ibu tanya Mas Gibran sama Bobby, ‘Mau tetap di sini apa berpindah partai?’ Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan,” sambungnya.
Untuk itu, kata Komar jika saat ini Gibran menganggap Hasto meresahkan, justru Gibran yang dianggap paling bahaya dengan kebohongannya tersebut.
“Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu lalu dianggap Pak Sekjen wah berbahaya, justru yang berbahaya itu Mas Gibran,” katanya.
Komarudin lantas mewanti-wanti Gibran bahwa orang yang akan menjadi pemimpin boleh berbuat salah, tetapi tidak untuk berbohong.
Jokowi bukan kader
Sementara terkait status Jokowi, Komarudin sebenarnya enggan berkomentar banyak.
Ia hanya menegaskan bahwa Jokowi sudah memihak Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sehingga tidak pas apabila masih disebut sebagai bagian dari PDIP.
”Ah, orang sudah (memihak) di sebelah sana (Prabowo-Gibran), bagaimana mau dibilang masih bagian dari PDI Perjuangan. Yang benar saja..,” ucapnya.
Komarudin menegaskan, tidak hanya Jokowi, Gibran pun sudah tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP.
