Selain itu, sambung Azwardi, peran pengawasan juga penting dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh, mencegah dan mendeteksi dini potensi KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
“Dalam konteks ini, kita juga bersyukur karena pelaksanaan Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui agenda Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh KPK RI secara nasional dan khususnya di Aceh, melalui skema Monitoring Center For Prevention yang dilaksanakan selama ini, telah dirasakan manfaatnya dalam meminimalisir berbagai potensi kecurangan dalam pengelolaan pemerintahan, yang dapat bermuara pada potensi korupsi,” ujar Azwardi.
Sementara itu, terkait program Strategis dan Mandatory Spending, Sekda mengungkapkan, saat ini Pemerintah Aceh telah menempuh berbagai langkah dan upaya, seperti penurunan angka stunting, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.
Namun dalam perjalanannya, masih ditemui tantangan dan hambatan yang dihadapi, seperti masih adanya data yang belum akurat dan tidak lengkap, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, dan lain sebagainya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Azwardi mengiungatkan bahwa pengawasan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya (inklusif), menjadi sangat penting. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
Oleh karena itu, Sekda mengaku optimis, Rapat Pengawasan inimampu menyatukan persepsi, meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta menemukan solusi atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, sehingga dengan demikian kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh dapat terus meningkat.
“Saya yakin dengan kerja sama yang erat antara semua pihak kita dapat bersama-sama mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera dan berkeadilan, menuju visi Indonesia Emas 2045, sebagai negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Mari kita ikuti kegiatan ini serta berkontribusi sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan hasil sebagaimana diharapkan,” pungkas Azwardi.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh mewakili Pj Gubernur Aceh menerima Sertifikat Apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh atas keberhasilannya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3, Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Level 3. []
