“Semua partai itu tentu akan diakomodir untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran,” kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).
“Sebagian kecil sisanya akan diambil dari kalangan profesional,” sambungnya.
Menurut Jamil, mereka yang diambil dari kalangan profesional dan non partai ini berasal dari sosok yang punya kapasitas mumpuni, sehingga peluang berhasil memimpin di kementerian sangat terbuka.
Biasanya menduduki bidang perekonomian, khususnya keuangan.
Lebih lanjut, Jamil menilai, banyaknya partai pendukung akan berpengaruh pada partai oposisi. Terutama DPR RI yang akan dikuasai partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Partai oposisi akan terulang saat Jokowi berkuasa di mana kekuatannya akan sangat lemah. Jadi, DPR RI akan dikuasai partai pendukung pemerintah (Prabowo-Gibran). Sebab, mereka akan menguasai kursi di DPR RI,” ucapnya.
Dengan demikian, ia menilai, partai oposisi di DPR akan sangat lemah. Kelompok ini tidak akan berdaya berhadapan dengan partai pendukung pemerintah.
“Jadi, DPR RI berpeluang besar kembali menjadi lembaga stempel pemerintah. DPR hanya mengaminkan kehendak pemerintah,” ujar Jamil.
Hal itu, menurutnya, akan memperlemah check and balances sekaligus memperlemah demokrasi di Indonesia.
“Situasi ini tentu akan menghawatirkan bagi siapa pun pecinta demokrasi di Tanah Air,” ungkapnya.
Syarat jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan syarat untuk menjadi calon menteri yang duduk di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam Debat presiden dan wakil presiden,” kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Kata Muzani, memahami dan menyetujui program Prabowo-Gibran adalah sebuah keharusan bagi para calon menteri. “Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden,” tutur Muzani.
Presiden Jokowi siapkan transisi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan transisi Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan selanjutnya menyusul penetapan capres-cawapres 2024 terpilihPrabowo-Gibran.
“Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru,” kata Jokowi di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).
Presiden Jokowi menyatakan menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Diketahui, dalam putusannya MK menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD.
Dengan demikian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menjadi pemenang Pilpres 2024 seperti hasil hasil penghitungan KPU RI
