BANDA ACEH – Fenomena melimpahnya hasil tangkapan nelayan yang terjadi dalam beberapa hari ini di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga ikan.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan beberapa langkah dalam menangani kondisi tersebut dan memantau langsung perkembangan pasar untuk mengembalikan kestabilan harga ikan tersebut.
“Di satu sisi kita patut bersyukur bahwa saat ini ketersediaan ikan di laut kita melimpah. Hanya saja dalam pemanfaatan sumberdaya yang berlimpah ini membutuhkan kehati-hatian dan strategi agar harga dan mutu ikan dapat terjaga,” kata Kepala DKP Aceh, Aliman dalam keterangannya kepada media, Jum’at (3/5/2024).
Ia mengatakan, pihaknya turut menjalin komunikasi dan mencari potensi pasar di beberapa tempat seperti Sibolga, Belawan dan Jakarta. Dari hasil penelusuran tersebut ada pengusaha masih mau menampung dengan syarat kualitas ikannya masih bagus.
Ia menjelaskan, nelayan dalam menjalankan usaha menangkap ikan di laut agar perlu memperhatikan kapasitas tampung (fishing capacity) dari kapal masing-masing, terutama dengan jumlah ketersediaan es untuk menjaga mutu ikan.
“Jadi kami sosialisasikan pada nelayan agar menangkap secukupnya dan menjaga kualitasnya, tidak menangkap sebanyaknya tapi penanganan tidak baik sehingga kualitasnya rusak,” ujar Aliman.
Menurutnya, faktor lain yang menyebabkan banyaknya hasil tangkapan ikan karena di WPPRI 572 sedang mengalami musim ikan, sehingga semua armada penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah tersebut (Barat Sumatera) mengalami peningkatan hasil tangkapan. Karena itu, DKP Aceh sudah mengintruksikan kepada Syahbandar agar mengurangi trip penangkapan ikan guna menghindari kerugian nelayan.
“Sementara itu, permintaan pasar atau kebutuhan ikan secara domestik tidak meningkat atau mengalami stagnasi. Ketika permintaan ikan di pasar tetap, sementara produksi meningkat, maka yang terjadi adalah harga ikan akan menurun,” tambah Aliman.
Berdasarkan pengamatan DKP di lapangan, ikan yang tidak tertampung oleh cold storage maupun pedagang dikarenakan memang kwalitas ikan yang didaratkan di pelabuhan sudah dalam kondisi kurang baik (bawah standart-BS).
Selain itu, jumlah cold storage yang ada di wilayah kota Banda Aceh juga terbatas, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan bahan baku (ikan segar) secara real time tidak tercukupi atau tidak mampu terisi secara penuh, sehingga pembangunan cold storage terbatas.
“Bahan baku melimpah hanya di saat musim ikan melimpah,” sebut Aliman.
Berdasarkan data dan pengalaman selama ini, produksi ikan melimpah dominannya terjadi dari bulan September hingga Januari.
“Semestinya produksi ikan yang meningkat ini dapat didistribusikan ke berbagai tujuan,” sambung Aliman.
Dari konfirmasi yang diperoleh dari pelaku usaha bahwa terganggunya distribusi hasil perikanan di Aceh turut mempengaruhi pemasaran ikan ke luar negeri (ekspor) akibat situasi konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah.
Sebab itu, Aliman berharap agar armada penangkapan ikan dapat menangani hasil tangkapannya di atas kapal dengan baik dan mampu mempertahankan mutu ikan hingga sampai ke darat.
“Penanganan di atas kapal yang benar salah satunya adalah bukan menangkap ikan sebanyak-banyaknya tetapi secukupnya atau menyelesaikan dengan kapasitas, artinya diperkiraan bisa tertangani tetap dalam kualitas yang baik ketika tiba di darat,”‘ tuturnya.
Terkait adanya isu ikan yang di tanam di sekitar PPS Kutaraja, Aliman mengatakan, hal ini disebabkan kondisi fisik ikan yang sudah busuk dan tidak layak konsumsi [akibat penanganan yang tidak baik di atas kapal].
“Sebenarnya kondisi ikan BS ini selalu terjadi, hanya saja dalam jumlah yang sedikit, dan tertampung oleh pembudidaya lele dan pembudidaya kerapu sebagai pakan bagi ikan budidaya,” tuturnya.
Selain itu, kata Aliman, kapasitas penampungan pada cold storage memang terbatas. Saat ini semua cold storage yang ada di komplek PPS Kutaraja dan sekitaran Banda Aceh sudah optimal menyerap ikan hasil tangkapan nelayan.
