Bursa Gelap Kabinet dan Pembatasan Undang-Undang

"\n BANDA ACEH - Baru ini publik dibuat geger perihal susunan kabinet Prabowo -Gibran 2024-2029 yang beredar di media sosial, semacam twitter (X) dan Instagram.\u00a0 Tak hanya itu, grup-grup percakapan WhatsApp juga ramai mendapatkan kiriman informasi struktur kabinet itu.\u00a0 Meski kebenarannya sulit untuk diamini, namun demikianlah, fenomena kebenaran di dunia maya kerap lebih maju dan mendahului fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan sebelum kiriman informasi bursa gelap kabinet meramaikan perbincangan, Gerindra malah mendahului melakukan bantahan. \u00a0\"Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,\" ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta Minggu (5\/5\/2024).\u00a0\u00a0 Melalui informasi yang diduga seperti disengaja untuk disebarluaskan, terdapat 61 nama tokoh yang akan menduduki struktur Kabinet. Lebih dari 40 diantaranya adalah posisi Menteri, sisanya wakil Menteri. Sejumlah nama-nama kondang juga disematkan dalam struktur itu.\u00a0 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman juga menggelontorkan wacana soal struktur kabinet, belum pada tataran nama, melainkan baru pada jumlah kementerian.\u00a0 \"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita 'kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar,\" kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6\/5).\u00a0 Habiburokhman pun tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut capres terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian. Meski begitu, dia mengaku ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai Politik pendukung Prabowo. \u00a0Namun demikian, sebelum lebih jauh menilik keabsahan informasi bursa gelap kabinet itu, ada baiknya penulis mengajak agar kita kembali membaca undang-undang dan merujuknya sebagai acuan legal formal.\u00a0 Kementerian dalam Undang-Undang Struktur kebutuhan jabatan Menteri maupun berapa jumlah Menteri dalam suatu kabinet, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang. \u00a0Di UU Nomor 39\/2008 tentang Kementerian Negara, tertera jelas pada Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut: \"Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat),\" demikian bunyi pasal tersebut.\u00a0 Lantas apa yang tertuang di Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang itu? \"Pasal 12: Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\" \u00a0\"Pasal 13: (1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). dan (2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: \u00a0a. efisiensi dan efektivitas; b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan\/atau, d. perkembangan lingkungan global. \" Bunyi Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yakni: \"Ayat (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan,sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.\u00a0 \"Ayat (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha miliknegara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.\u00a0 Sedangkan Pasal 14 berbunyi:\u00a0 \"Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.* Jika merujuk pada Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, maka urusan kementerian yang kemudian nantinya jadi struktur kabinet yakni:\u00a0 \u00a01. Urusan Luar Negeri\u00a0 2. Urusan Dalam Negeri\u00a0 3. Urusan Pertahanan\u00a0 4. Bidang Sinkronisasi dan Koordinasi Kementerian\u00a0 5. urusan agama\u00a0 6. Urusan hukum\u00a0 7. Urusan keuangan\u00a0 8. Urusan keamanan\u00a0 9. Urusan hak asasi manusia\u00a0 10. Urusan Pendidikan\u00a0 11. urusan kebudayaan\u00a0 12. Urusan Kesehatan\u00a0 13. Urusan Sosial\u00a0 14. Urusan ketenagakerjaan\u00a0 15. Urusan Industri 16. Urusan Perdagangan\u00a0 17. Urusan Pertambangan\u00a0 18. Urusan energi\u00a0 19. Urusan Pekerjaan umum\u00a0 20. Urusan transmigrasi\u00a0 21. Urusan transportasi\u00a0 22. Urusan informasi\u00a0 23. Urusan Komunikasi\u00a0 24. Urusan Pertanian\u00a0 25. Urusan Perkebunan\u00a0 26. Urusan Kehutanan \u00a027. Urusan Peternakan\u00a0 29. Urusan Kelautan\u00a0 30. Urusan perikanan\u00a0 31. Urusan perencanaan pembangunan nasional \u00a032. Urusan aparatur negara\u00a0 33. Urusan kesekretariatan negara \u00a034. Urusan badan usaha milik negara\u00a0 35. Urusan pertanahan\u00a0 36. Urusan kependudukan\u00a0 37. Urusan lingkungan hidup\u00a0 38. Urusan ilmu pengetahuan\u00a0 39. Urusan teknologi\u00a0 40. Urusan investasi \u00a041. Urusan koperasi\u00a0 42. Urusan usaha kecil dan menengah \u00a043. Urusan pariwisata\u00a0 44. Urusan pemberdayaan perempuan\u00a0 45. Urusan pemuda \u00a046. Urusan olahraga\u00a0 47. Urusan perumahan\u00a0 48. Urusan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal Banyaknya urusan pemerintahan, baik yang merupakan amanat UUD maupun urusan yang ruang lingkupnya disebutkan UUD kemudian mendapatkan pembatasan dalam pasal 15, yakni hanya diperbolehkan paling banyak 34 Kementerian saja.\u00a0 Hingga tak heran ada beberapa urusan yang memiliki titik persinggungan kemudian digabung. Perihal penggabungan kementerian juga diatur dalam UU Nomor 39\/2008 tentang Kementerian Negara pada pasal 19, yang berbunyi sebagai berikut;\u00a0 (1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.\u00a0\u00a0 (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.\u00a0 (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.\u00a0 Simpulan UU tentang Kementerian Jika diramu dalam bahasan singkat, sebenarnya ada 5 poin penting UU UU Nomor 39\/2008 tentang Kementerian Negara tersebut, yakni:\u00a0\u00a0 Pertama, hak prerogatif Presiden meliputi pengangkatan dan pemberhentian Menteri, mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, serta mengatur kriteria pembentukan dan pengubahan kementerian.\u00a0\u00a0 Kedua, untuk mengimplementasikan pengubahan dan pembubaran Kementerian perlu pertimbangan DPR, sedangkan pembubaran Kementerian Urusan Agama, Hukum, Keuangan dan Keamanan perlu persetujuan DPR.\u00a0\u00a0 Ketiga, jumlah Kementerian dibatasi, paling banyak 34 Kementerian, dan disarankan kurang dari 34 Kementerian. Dengan demikian, terdapat satu urusan pemerintahan dalam satu Kementerian atau beberapa urusan dalam satu Kementerian (penggabungan urusan).\u00a0 \u00a0Keempat, nomenklatur yang digunakan dalam UU Nomor 39 tahun 2008 adalah Kementerian, tidak lagi menggunakan nomenklatur Departemen.\u00a0 Dalam melakukan pembentukan Kementerian, digunakan pendekatan melalui urusan pemerintahan, bukan nomenklatur, dan ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 5, dan Pasal 14 (khusus mengenai koordinasi).\u00a0 \u00a0Terakhir atau kelima, hubungan fungsional antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dilaksankan secara sinergis, dan diatur oleh Peraturan Presiden. LPNK berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.\u00a0 \u00a0Wacana 40 Kementerian Jika merujuk data penjelasan Undang-undang yang penulis jelaskan tadi, maka untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40 perlu kajian ilmiah mendalam. \u00a0Selain itu, diperlukan pula perubahan Undang-undang karena jumlah kementerian maksimal 34, terlebih dahulu sudah diatur tegas di UU Nomor 39\/2008 tentang Kementerian Negara.\u00a0 Selain itu, pertimbangan efisiensi dan efektivitas lembaga juga harus menjadi perhatian penting. Jangan sampai penambahan kementerian justru menambah persoalan efisiensi.\u00a0 Penulis angkat topi untuk reaksi menarik yang disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi penyusunan kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029.\u00a0 Ma'ruf Amin memberi nasihat terhadap Prabowo, bahwa berdasarkan pengalaman pemerintahan Joko Widodo -Ma\u2019ruf Amin, dengan 34 kementerian, sudah lebih dari cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. \n\n\n\n\n\n\n\r\n\r\n Sumber: Gelora -->"