NASIONAL
NASIONAL

Isu Suap Rp12 Miliar, KPK Harus Segera Periksa Anggota BPK

image_pdfimage_print

BANDA ACEH –  Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi sudah sejak lama mengamati bahwa status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi ladang korupsi.”Makanya selama ini kementerian atau lembaga negara yang mendapat WTP dari BPK RI patut dicurigai dan tidak gratis,” kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Pernyataan Uchok ini mengkonfirmasi adanya dugaan keterlibatan anggota BPK Haerul Saleh dalam memuluskan opini WTP untuk Kementerian Pertanian dengan tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di persidangan Tipikor, kemarin.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

KPK harus membuka penyidikan baru karena adanya temuan baru yaitu disebutnya nama anggota baru BPK Haerul Saleh dan terbukanya kasus baru yaitu program food estate di kementan,” tutur Uchok.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

“Apalagi ternyata proyek food estate ini kurang kelengkapan dokumennya,” ujarnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Menurut Uchok, ketidaklengkapan dokumen dan administrasi ini menjadi awal terjadinya korupsi.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024
Berita Lainnya:
Mau Serang Al-Jawf, Drone Setengah Triliun AS MQ-9 Reaper Ditembak Jatuh Tentara Yaman Sekutu Houthi

“Korupsi dimulai dari tidak adanya dokumentasi. Dan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proyek food estate ini yang harus diuangkap,” tegasnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ia mendesak KPK mengusut semua pihak yang diduga menerima besel atau uang dari SYL secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara anak buahnya atau bawahannya.

“Berdasarsarkan hasil persidangan setidaknya ada dua pejabat penyelenggara negara yg disebut menerima pemberian dari SYL.

Pertama Sudin yaitu politisi PDIP yang juga ketua Komisi IV DPR RI . Kedua Haerul Saleh anggota BPK RI dan Victor auditor BPK RI,” ujar Sugeng.

“KPK tidak boleh tebang pilih. Proses semua pihak dan apabila terdapat cukup bukti tetapkan sebagai tersangka suap/gratifikasi dan segera ditahan,” tegasnya.

Dalam persidangan kemarin terungkap, auditor BPK disebut meminta uang Rp12 miliar agar Kementerian Pertanian (Kementan) RI di bawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo mendapatkan predikat WTP.

Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Hermanto saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Kementan RI.

Berita Lainnya:
Fraksi PDIP Desak Selidiki Keterlibatan Budi Arie di Kasus Komdigi Bekingi Judol

Duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu mantan Mentan SYL, mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Meyer Simanjuntak menanyakan soal pemeriksaan yang dilakukan BPK. Hermanto mengaku bahwa pihaknya mendapatkan WTP dari BPK saat dirinya menjabat sebagai Sesditjen PSP.

“Itu pada akhirnya opini yang diterbitkan BPK, sepengetahuan saksi?” tanya jaksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2024.

“Sepengetahuan saya WTP,” jawab Hermanto.

Lebih lanjut, jaksa KPK mendalami pengetahuan Hermanto soal sosok Haerul Saleh dan Victor. Hermanto mengakui mengenal Haerul Saleh, yang merupakan Anggota IV BPK.

“Kalau Pak Victor itu memang auditor yang memeriksa kita (Kementan),” kata Hermanto.

“Kalau Haerul Saleh?” cecar jaksa.

“Ketua AKN (Akuntan Keuangan Negara) IV,” kata Hermanto.***


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya