BANDA ACEH – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari merespons tudingan terkait gaya hidupnya yang suka berfoya-foya, mulai dari menyewa jet pribadi sampai gemar dugem dan main perempuan.Dari sederet tudingan yang dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony, Hasyim hanya memberikan klarifikasi soal penyewaan jet pribadi. Soal tuduhan senang dugem dan main perempuan tak ia respons.
“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim di Jakarta, dikutip Kamis (16/5/2024).
Hasyim menegaskan pesawat itu digunakan untuk memastikan surat suara khususnya surat suara formulir sampai kepada pemilih tepat waktu. Ia beralasan, hal itu dilakukan karena dalam waktu selama 75 hari itu pengadaan logistik pada Pemilu 2024 harus sudah rampung. Jika tidak, Hasyim mempertanyakan siapa nantinya yang akan disalahkan.
“Tahu enggak teman-teman batas waktu pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang enggak sport jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?” ucap Hasyim.
Diketahui dalam rapat pada Rabu (15/5/2024) malam, Riswan menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena ‘kaget’ mendapat anggaran triliunan rupiah.
Riswan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita. Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi mengenai kelakuan anggota KPU tersebut.
“Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih,” ujar Tony.
Riswan mengusulkan agar anggaran KPU dikecilkan. Menurutnya, anggaran yang terlalu besar membuat gaya hidup anggota KPU pun berubah tapi tak diimbangi dengan kinerja yang baik.
“Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini. Tiap minggu mereka ke sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan,” ujarnya tegas.
