Dalam keterangannya, Selasa (28/5), Jian menegaskan, peresmian gedung tersebut merupakan langkah penting bagi BSI dalam upaya pembangunan di Aceh.
“Ini bukan hanya seremoni, tetapi juga bukti komitmen nyata,” ujar Jian.
Menurutnya, kehadiran stakeholder kementerian BUMN sangatlah penting dalam agenda besar seperti ini.
“Tanpa kehadiran pemangku kebijakan utama, kehadiran Wakil Presiden tidak akan memberikan dampak yang signifikan,” tambahnya.
Jian juga mengkritik sikap pejabat tinggi negara yang hanya menjalankan tugas seremonial tanpa strategi konkret untuk pembangunan Aceh, terutama di sektor BUMN.
“Kami membutuhkan dukungan nyata, bukan hanya simbolis,” tegasnya.
Dia menambahkan, meskipun Aceh memiliki keunikan dengan penerapan Syariat Islam dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), penguatan ekonomi Syariah masih belum optimal.
“Peresmian gedung ini seharusnya menjadi momen bersejarah yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi Syariah,” kata Jian.
Ketidakhadiran Erick Tohir dianggap sebagai pesan negatif terhadap dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif ini. KAPPRA berharap akan ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah di masa depan.
“Kita memerlukan sinergi yang kuat untuk melihat Aceh maju dengan sistem perbankan Syariah yang kuat,” pungkas Jian. []
