Hal itu disampaikan Bustami dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Aceh Azwardi saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi “Sinergitas Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegratif” yang diinisiasi oleh KPK di Banda Aceh, Kamis, 30 Mei 2024.
Dalam sambutan tertulisnya, Bustami berharap Rapat Koordinasi tersebut dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif dan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam pencegahan korupsi.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang telah menginisiasi dan mengkoordinir acara ini. Langkah-langkah proaktif yang diambil oleh KPK RI untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan korupsi sangat patut diapresiasi,” kata Azwardi.
Korupsi, lanjut Azwardi, bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi dikatakan merupakan musuh bersama yang harus diperangi karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan tentunya muara dari korupsi menyebabkan terhambatnya proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai.
Tema yang diangkat pada rapat tersebut yakni “Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegratif.” Tema tersebut dinilai sangat tepat dan relevan dengan kondisi saat ini.
“Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan, juga tidak luput dari ancaman korupsi,” sebut Azwardi.
Dalam hal ini, sinergi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, dikatakan menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi.
“Untuk itu, kita semua hadir di sini dengan tekad yang bulat untuk menjadikan Aceh sebagai contoh yang baik dalam upaya memerangi korupsi. Kami percaya bahwa dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, kita dapat mewujudkan visi bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.”
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya, termasuk Ketua DPRA, pejabat Kemendagri, pejabat KPK, para Bupati dan Walikota se Aceh, BPKP Aceh, Kanwil DJP Aceh, Kanwil ATR/BPN Aceh, hingga para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Aceh. []
