Penulis: Andhika Wahyudiono**
PULUHAN ribu anggota serikat pekerja Samsung, yang tergabung dalam National Samsung Electronics Union (NSEU), akan melakukan mogok kerja pada 7 Juni 2024. Mogok ini terjadi karena negosiasi gaji yang tidak berjalan dengan baik. NSEU, yang beranggotakan 28 ribu orang atau seperempat dari seluruh tenaga kerja Samsung di Korea Selatan, merasa bahwa perusahaan tidak menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi dengan baik. Pemimpin NSEU, Son Woomok, menegaskan bahwa serikat pekerja akan memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Menurutnya, banyak anggota serikat bekerja di unit semikonduktor, yang merupakan andalan Samsung. Jika perusahaan tidak ingin kinerjanya terganggu, negosiasi soal gaji dan bonus harus dilanjutkan.
Permasalahan ini menimbulkan dampak signifikan pada berbagai aspek, baik bagi perusahaan Samsung maupun ekonomi Korea Selatan secara keseluruhan. Pertama, dari sudut pandang operasional perusahaan, mogok kerja ini dapat menyebabkan gangguan besar dalam produksi, terutama di unit semikonduktor yang menjadi salah satu pilar utama pendapatan perusahaan. Gangguan produksi semikonduktor akan mengakibatkan penurunan output dan mengganggu pasokan produk di pasar global. Dampaknya tidak hanya terbatas pada penurunan pendapatan dan keuntungan perusahaan, tetapi juga memperburuk situasi jika permintaan pasar global sedang tinggi. Samsung bisa kehilangan pangsa pasar dan peluang bisnis yang berharga.
Selain dampak langsung terhadap produksi, mogok kerja juga mempengaruhi nilai saham Samsung. Ketidakpastian dan ketidakstabilan operasional biasanya menyebabkan penurunan kepercayaan investor. Hal ini berujung pada penurunan nilai saham perusahaan. Penurunan nilai saham ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak negatif pada para pemegang saham dan investor lainnya. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa merusak reputasi Samsung sebagai perusahaan yang stabil dan menarik bagi investor.
Dampak mogok kerja ini juga meluas ke tingkat ekonomi nasional. Samsung merupakan salah satu perusahaan terbesar dan paling berpengaruh di Korea Selatan. Sebagai kontributor utama dalam ekspor semikonduktor, gangguan pada produksi Samsung dapat mempengaruhi neraca perdagangan negara. Penurunan ekspor semikonduktor akan mengurangi surplus perdagangan dan menekan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakstabilan di salah satu perusahaan terbesar di negara tersebut dapat mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan di Korea Selatan.
Mogok kerja ini juga mencerminkan masalah yang lebih mendasar terkait hubungan industrial di Korea Selatan. Ketegangan antara manajemen dan pekerja mengenai isu-isu upah dan bonus menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Ketidakpuasan pekerja terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil dapat memicu aksi-aksi serupa di masa depan, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas industri dan ekonomi.
Dalam menanggapi situasi ini, juru bicara Samsung menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan negosiasi dengan serikat pekerja hingga tercapai kesepakatan bersama. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha mencapai kesepakatan dengan itikad baik. Namun, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam proses negosiasi. Manajemen perusahaan perlu mendengarkan dan mempertimbangkan tuntutan pekerja dengan serius, sementara serikat pekerja juga harus siap berdialog dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Pemerintah juga bisa berperan dalam memediasi konflik dan memastikan bahwa proses negosiasi berjalan adil dan transparan.
Secara keseluruhan, mogok kerja serikat pekerja Samsung merupakan refleksi dari dinamika hubungan industrial yang kompleks di Korea Selatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh perekonomian nasional. Untuk mencapai keseimbangan dan kestabilan, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan kolaboratif dalam mengelola hubungan antara manajemen dan pekerja. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas industri di Korea Selatan.
Tantangan utama dalam menangani mogok kerja ini adalah menemukan titik temu antara kepentingan manajemen dan pekerja. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan operasional dan profitabilitas perusahaan, sedangkan serikat pekerja berjuang untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anggotanya terpenuhi. Ketegangan ini sering kali menghasilkan konflik yang sulit diselesaikan jika tidak ada upaya yang serius untuk memahami dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.
Hambatan berikutnya adalah kurangnya transparansi dalam proses negosiasi. Sebagaimana diungkapkan oleh pemimpin serikat pekerja Samsung, Son Woomok, perusahaan seringkali mengumumkan kenaikan gaji tanpa melibatkan serikat pekerja dalam diskusi awal. Praktik ini menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan pekerja, yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau dihargai. Kurangnya transparansi ini memperburuk ketegangan dan membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit dan panjang.
Selain itu, tantangan dalam mengelola ekspektasi dan persepsi publik juga tidak dapat diabaikan. Ketika aksi mogok kerja terjadi, media dan publik akan mengawasi dengan cermat perkembangan situasi ini. Citra perusahaan bisa rusak jika dianggap tidak peduli dengan kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, serikat pekerja juga harus mempertimbangkan dampak dari aksi mogok terhadap pelanggan dan masyarakat luas yang mungkin bergantung pada produk dan layanan yang disediakan oleh Samsung. Tekanan dari berbagai pihak eksternal ini menambah kompleksitas dalam mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.
Pendekatan yang inklusif dan kolaboratif memerlukan upaya lebih dari sekadar keinginan baik. Manajemen perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kompensasi dan kesejahteraan. Ini bisa dimulai dengan membuka saluran komunikasi yang lebih efektif dan mendengarkan masukan dari serikat pekerja secara rutin. Selain itu, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk membentuk komite bersama yang terdiri dari perwakilan manajemen dan serikat pekerja untuk membahas isu-isu penting secara berkala. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih transparan dan akuntabel, serta mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Namun, keberhasilan pendekatan ini juga sangat bergantung pada kesiapan dan sikap serikat pekerja. Serikat pekerja perlu bersikap proaktif dan konstruktif dalam negosiasi, bersedia mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh manajemen. Sikap yang terlalu keras dan tidak kompromistis hanya akan memperpanjang konflik dan merugikan kedua belah pihak. Kunci keberhasilan adalah adanya saling pengertian dan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua.
Pada tataran yang lebih luas, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara manajemen dan serikat pekerja. Pemerintah dapat menyediakan mediasi independen yang dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengembangkan regulasi yang memastikan proses negosiasi berjalan adil dan transparan. Ini termasuk menetapkan standar minimum untuk keterlibatan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait upah dan kondisi kerja.
Dengan mengatasi tantangan dan hambatan ini melalui pendekatan yang inklusif, transparan, dan kolaboratif, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas industri di Korea Selatan. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dan pekerja, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, karena menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.[]
**). Penulis adalah Dosen UNTAG Banyuwangi