BANDA ACEH -Pemerintah diminta untuk menjelaskan di mana lokasj tanah atau lahan yang akan dibangun perumahan rakyat hasil pemotongan gaji secara sepihak sebesar 3persen itu.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi virtual bertemakan Tapera : Bisa Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
“Jelaskan dahulu di mana tanah yang akan diberikan oleh negara problem perumahan rakyat,” tegas Mardani.
Ia mengurai meski pemerintah menyebut ada sebanyak 26 backlog perumahan yang sedang disiapkan, namun perlu dipastikan lokasi tempat bekerja dan rumah yang mereka tempati berdekatan.
“Mau dibangun di mana? Highrest building atau lowrest building ? Jangan sampai men sana in corpore Sano lu ke sana gua ke sono kerjanya di Jakarta dibangunnya di Karawang kan gak nyambung,” katanya.
Menurutnya, pemerintah membuang energi masyarakat yang justru membuat sedih dengan kebijakan tersebut. Ia meyakini kebijakan itu akan berujung seperti program-program sebelumnya yang terhenti di tengah jalan.
“Tentu ini menjadi ujian bagi kita semua. Pemerintah membuang energi masyarakat luar biasa, alih-alih memberikan kebahagiaan dan rahmat, yang terjadi malah pemerintah merepotkan, bikin sedih dan bikin masyarakat mengheboh, tapi biasa kayak gini nanti dibatalkan kaya UKT,” tutupnya.
