.notice-error, div.error { display: none; }
Jumat, 22/11/2024 - 22:24 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

ACEH

DPRA Gelar Paripurna Raqan Pertanggungjawaban APBA 2023

image_pdfimage_print

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRA Zulfadli, di Aula Serbaguna, Selasa (11/6/2024).

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Dalam sambutannya, Zulfadli menyampaikan, berdasarkan Pasal 175 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA, kepala pemerintah Aceh harus menyampaikan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal itu Pemerintah Aceh telah menyampaikan secara administratif rancangan qanun ini melalui Surat Nomor 900.1.1/6049 tanggal 3 Juni 2024.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Zulfadli menambahkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah harus memberikan penjelasan terhadap rancangan qanun dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, beliau memberikan kesempatan kepada Pj. Gubernur Aceh untuk menyampaikan penjelasan terkait rancangan qanun tersebut.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

“Setelah mendengarkan bersama penjelasan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, rancangan qanun tersebut dibahas bersama antara kepala daerah dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama,” kata Zulfadli.

Berita Lainnya:
Polres Abdya Tanda Tangani Pernyataan Bermaterai Tentang Netralitas pada Pilkada 2024
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Sebelumnya, pada rapat paripurna tanggal 17 April 2024, Pj Gubernur Aceh telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRA harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah diterima, dengan memperhatikan capaian kinerja program, kegiatan, serta pelaksanaan peraturan daerah.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Untuk membahas dan menyusun rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, DPRA telah membentuk Panitia Khusus LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan DPR Aceh Nomor 3/DPRA/2024.

Berita Lainnya:
Apa Karya: Kali Nyo Ta Meusaboh Sajan Bustami
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Kita telah mendengarkan rekomendasi yang telah dibacakan oleh Pansus LKPJ Gubernur Aceh atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2023. Rekomendasi tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari anggota DPR Aceh untuk menjadi rekomendasi resmi DPR Aceh. Selanjutnya, kami minta saudara Sekretaris DPR Aceh untuk membacakan Rancangan Keputusan Dewan,” ujar Zulfadli.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan oleh Sekretaris DPR Aceh yang kemudian disetujui menjadi rekomendasi DPRA.

Dalam paripurna tersebut, hadir Pj Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Kabinda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor UIN Ar-Raniry, Danlanal, Danlanud, Sekretaris Daerah Aceh, serta anggota forkopimda lainnya. []


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi