Jumat, 15/11/2024 - 05:29 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Hasto Sebut Hukum Era Jokowi Lebih Buruk dari Orba dan Zaman Kolonial

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membandingkan praktik hukum Era Kolonial Belanda dan Orde Baru (Orba) dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Perbandingan itu Hasto sampaikan ketika membuka forum Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024).

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Hasto merasa praktik hukum era Jokowi seakan lebih buruk daripada Era Kolonial dan Orba. Dia mencontohkan, seorang yang dipanggil atau ditahan oleh penegak hukum masih bisa didampingi pengacara pada Era Kolonial dan Orba, namun kini malah tidak.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Ketik Bu Mega dulu berjuang menghadapi pemerintah yang otoriter di mana saat itu Ibu Mega masih bisa didampingi pengacara, Bung Karno meskipun hukum kolonial masih bisa didampingi penasihat hukumnya, itu banyak dokumennya. Ini kita setelah merdeka bagaimana hukum bekerja hanya dalam persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi berbagai aspek-aspek lainnya,” jelas Hasto.

Berita Lainnya:
Permahi Nilai Vonis Hakim Terhadap Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming Tidak Berdasar
ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Dia menilai kini hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga watak pemerintah kini telah menjadi populisme otoriter.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Hasto menjelaskan, populisme otoriter dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik di mana elite penguasa bekerja mencari popularitas dengan klaim telah mewakili keinginan rakyat namun notabenenya hanya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

“Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” katanya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Hasto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan ihwal kasus buronan calon legislatif PDIP 2019 Harun Masiku.

Berita Lainnya:
Sakit Hati Istri dan Ibu Dihina, Alasan Fauzan Penggal Kepala Temannya

Meski demikian, saat itu staf pribadi Hasto yaitu Kusnadi dipanggil seorang penyidik KPK bernama Rossa Purbo Bekti. Rossa berdalih, Hasto memanggil Kusnadi agar datang ke lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

Pada kenyataannya, penyidik KPK itu lakukan penggeledahan dan penyitaan barang pribadi Kusnadi usai mereka sampai di lantai 2 gedung. Pihak Hasto melaporkan Rossa ke Dewan Pengawas KPK karena dirasa langgar prosedur penggeledahan dan penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 33 dan 39 KUHAP.

Meski demikian, Dewan Pengawas KPK sudah memastikan penyidik telah mengantongi surat perintah saat menyita gawai dan barang-barang tersebut.


Reaksi & Komentar

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ البقرة [17] Listen
Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness [so] they could not see. Al-Baqarah ( The Cow ) [17] Listen

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi