NASIONAL
NASIONAL

Koalisi Masyarakat Minta Hasyim Asyari Dipecat dari KPU

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Surat terbuka dari sejumlah organisasi pegiat Pemilu dikirimkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka menuntut diberikannya sanksi maksimal terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Berdasar dokumen yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/6), pegiat yang menandatangani surat terbuka antara lain Prof Ramlan Surbakti PhD (guru besar FISIP Unair, wakil ketua KPU 2001-2007), Mike Verawati (ketua Koalisi Perempuan Indonesia), Misthohizzaman (ICW), dan Ika Agustina (INFID), Kalyanamitra Listyowati, Kalyanamitra, Hadar Nafis Gumay (Network for Democracy and Electoral Integrity), Evi Novida Ginting Manik dan puluhan lainnya.

Berita Lainnya:
Viral Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng TNI AU, TikTokers Singgung Masih Sakit Hati Karena Ini
ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Surat terbuka ini Kami buat semata karena meyakini bahwa sebagai lembaga penegak etika dan kehormatan penyelenggara Pemilu, DKPP sepenuhnya akan berbuat dan bertindak adil,” bunyi surat terbuka itu.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Menurut para tokoh itu, perbuatan Hasyim Asyari yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT, merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, apalagi dibenarkan, karena menciderai nilai-nilai demokrasi, melanggar HAM, serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu.

Berita Lainnya:
Ternyata Keluarga Tidak Tahu AKP Ryanto Ulil Anshar Bertugas di Solok Selatan
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Untuk itu, penyelenggara Pemilu yang melakukan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu yang harus mendapatkan hukuman maksimal berupa pemberhentian tetap dari keanggotaan penyelenggara Pemilu,” demikian koalisi masyarakat.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya