BANDA ACEH – Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kian gencar disuarakan banyak pihak, salah satunya datang dari perkumpulan aktivis, pers, dan advokat yang tergabung dalam Lembaga Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia atau MINDA. Kelompok ini dengan tegas mendukung dan memperjuangkan perdamaian, keadilan di Indonesia dan di dunia melalui advokasi, aktivisme dan kampanye-kampanye hukum.
Mereka fokus pada isu hak asasi manusia atau HAM yang anti kekerasan dan sesuai koridor perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.
Direktur Eksekutif sekaligus Ketua Umum MINDA, Heru Susetyo menjelaskan, bahwa lembaga ini terbentuk pada 22 Maret 2024 dan sudah melakukan beberapa kegiatan, seperti diskusi dan mimbar bebas tentang Palestina.
“Jadi MINDA ini tidak hanya bekerja untuk Palestina, tetapi juga untuk ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan kejahatan yang terjadi di seluruh dunia,” ujarnya usai menghadiri launching lembaga tersebut di Kota Depok, pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Intinya, kata Heru, MINDA memiliki misi advokasi untuk keadilan, untuk melawan ketidakadilan, melawan penindasan, melawan penjajahan dengan cara-cara yang legal.
“Jadi ini mungkin bukan lembaga yang pertama yang ada di Indonesia untuk mengusung isu perdamaian, keadilan, dan kebebasan, tapi mungkin satu di antara yang sedikit bicara masalah advokasi,” tuturnya.
Menurut Heru, kebanyakan bicara masalah kemanusiaan, masalah sumbangan, bantuan, sandang, pangan, papan untuk para korban perang, korban konflik, korban di Palestina.
“Nah Kita mengisi segmen yang belum banyak diisi, yaitu advokasi, hukum, dan HAM. Kita akan konsen dengan bagaimana memantau sidang-sidang pada badan-badan PBB,” sambungnya.
Heru lantas menjelaskan, ada mekanisme yang bernama Universal Jurisdiction, alias jurisuniversal, yang juga berlaku secara internasional.
“Jadi kita akan memantau banyak mekanisme PBB yang lainnya,” tegas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran MINDA sebagai terobosan penting.
Menurutnya, belum banyak pembelaan dan advokasi formal terkait hukum untuk Palestina di Indonesia.
“Sudah begitu banyak pelanggaran HAM di Palestina, pembunuhan dan pembantaian terhadap anak dan wanita, tapi belum banyak terdengar suara dan pembelaan, misalnya dari aktivis HAM dan perempuan/feminis,” ujarnya.
Dukungan juga disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Global Coallition for Al-Quds and Palestine (Koalisi Internasional Bela Al-Quds dan Palestina), Ziyad Boumakhla Tur.
Menurut Ziyad, yang dihadapi dunia saat ini adalah bangsa yang tidak memahami bahasa manusia. Semua sudah tidak dipedulikan.
“Oleh karena itu, dunia perlu melakukan aksi-aksi yang lebih massif untuk mengantisipasi hal-hal yang jauh lebih buruk yang akan dilakukan Israel,” ujarnya.
Ziyad juga berpesan agar MINDA lebih meluaskan pengaruhnya secara internasional.