Oleh: Rizky Suryarandika
Dua orang petugas keamanan berjaga di depan kluster C Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya menjaga rusun yang sudah tak lagi berpenghuni. Meski begitu, keberadaannya di sana guna mencegah berlarutnya penjarahan aset.
Belakangan ini, kabar penjarahan aset kluster C Rusunawa Marunda mencuat ke permukaan. Republika melongok dari dekat guna mengetahui seberapa parah penjarahan tersebut.
Dari pantauan Republika, ternyata sudah tidak ada lagi besi atau terali balkon, kabel, aluminium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan jendela di setiap unit kluster C Rusunawa Marunda. Semuanya raib tanpa bekas oleh ulah para penjarah. Padahal tadinya kluster C terdiri atas 500 pintu. Bayangkan saja berapa banyak yang bisa penjarah dapatkan.
Bangunan yang terdiri dari lima lantai itu bak kacang yang kopong. Hanya kulit luar atau dinding-dindingnya yang tersisa karena sudah tak ada lagi isi bangunan tersebut. Sebagian dinding pun retak. Bahkan sisa barang-barang penghuni seperti pakaian dan sampah plastik dibiarkan berserakan. Tak pelak, rubuhnya bangunan itu mungkin tinggal menunggu nasib saja.
Penjarahan ini berawal dari pengosongan mendadak pada September 2023. Warga penghuni kluster C terpaksa direlokasi ke rusun lain karena lima bangunan di Klaster C dinilai tidak layak huni oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Alhasil, pencurian besar-besaran terhadap barang di sana terjadi sejak saat itu.
Hal ini diamini oleh Wati yang berjualan soto persis di sebelah bangunan kluster C. Wati mengingat kabar pencurian aset mulai didengarnya sejak penghuni tak lagi tinggal di sana. Wati menduga para penjarah biasa beroperasi pada dini hari. Sebab hingga warungnya tutup pada malam hari, para penjarah belum menampakkan diri.
“Kalau sampai jam 12 malam sih belum keliatan ya, jadi paling mau subuh itu baru muncul (penjarahnya),” kata Wati kepada Republika, Sabtu (22/6/2024).
Dari informasi yang beredar di kalangan pedagang, Wati menyebut para penjarah memang biasa menggunakan mobil bak guna mengangkut jarahannya. Kondisi Kluster C yang sepi dan gelap saat dini hari dinilai memudahkan penjarah dalam melancarkan aksinya. “Kan ini bangunannya gelap sudah nggak ada listriknya lagi ya,” ujar Wati.
Pedagang pecel ayam di sebelah Kluster C, Dede mengungkapkan, para penjarah ternyata tak hanya menggasak barang di dalam Rusunawa. Dede merasa dirugikan pula oleh aksi para penjarah. “(Tabung) gas saya sudah lima (unit) hilang. Sekarang kalau sudah selesai dagang saya bawa pulang tidak ditaruh di sini (lemari warung) lagi,” ujar Dede.
Oleh karena itu, Dede termasuk salah satu orang yang geregetan agar para penjarah itu segera ditangkap. Dede ingin wilayah dagangannya jadi zona tanpa maling. “Saya pengennya cepat ketangkap ya, karena meresahkan di sini, takutnya barang pada ilang lagi,” ujar Dede.
Dari penglihatan Republika, aksi penjarahan di kluster C Rusunawa Marunda dipermudah oleh tidak adanya pagar di sekeliling bangunan. Alhasil, siapapun bisa keluar masuk dengan mudah ke sana. Hal ini diperparah letak kluster C yang berbatasan langsung dengan jalan raya akses rusun yang memudahkan pengangkutan barang jarahan.
Republika mencoba meminta tanggapan mengenai aksi penjarahan di Kluster C kepada Komandan Regu Keamanan Rusunawa Marunda yang tengah bertugas, Purnama. Tapi Purnama ogah memberikan secuil pun keterangan. Purnama berkelit tak punya kewenangan memberi keterangan apapun. “Bapak koordinasi dulu ya sama pengelola,” ujar Purnama.
Republika lantas menghubungi Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II, Baharudin. Tapi pesan dan panggilan yang dilakukan Republika tak disambut manis oleh Baharudin.
Rusunawa Marunda tercatat dibangun pada 2004. Kompleks ini rampung berdiri pada 2005 dan mulai dihuni 2006. Rusunawa Marunda mulanya salah satu program pemerintah yang dibangun guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat pemberian hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah. Pembangunan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dengan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
